DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Masalah relokasi di Pulau Rempang, Batam masih belum menemui titik terang karena belum ada solusi yang dapat diterima oleh masyarakat. Meski demikian, kasus tersebut saat ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pada Minggu, 17 September 2023, ratusan masyarakat berkumpul di halaman pergudangan kelompok tani Yaa Bunayya, Cate Galang.
Mereka melaksanakan upacara tolak bala dan memberikan gelar panglima kepada delapan pemuda yang penahanannya ditangguhkan.
Delapan panglima baru itu disirami beras kuning dan juga dipasangi tanjak kebanggan. Pemasangan tanjak ini langsung dilakukan oleh tokoh adat Melayu.
Acara tersebut juga sebagai bentuk tolak bala dan mensyukuri atas perjuangan nenek moyang mereka.
“Mereka layak mendapatkan itu. Hari ini kita lakukan penabalan gelar terhadap mereka sebagai Panglima Marwah Sejati. Pakaian, baju mereka sudah ditinggalkan di penjara. Mereka telah kami nobatkan sebagai panglima,” kata Swardi juru bicara Keramat dilansir dari tvOnenews.
Sementara itu, tabur beras kunyit adalah bentuk budaya masyarakat Melayu untuk membuang sial, keburukan-keburukan setelah 8 pemuda itu meninggalkan tahanan. Kedelapan pemuda itu ditangkap dan ditetapkan tersangka pada 7 September 2023 lalu.
Pada saat yang sama, sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintahan pusat membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Kehadirannya dikatakan untuk memberikan dorongan positif dan segera melakukan relokasi.
Mereka yang hadir adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).
Selain itu, hadir pula Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Forkopimda Provinsi Kepri. Mereka ingin mendorong supaya realisasi investasi di Batam segera dilaksanakan karena akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.
“Mari bersama menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai kemajuan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Batam,” kata Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait.
Dalam kunjungan pejabat pemerintah pusat tersebut, Ariastuty mengatakan bahwa ketiga menteri itu tidak dijadwalkan mengunjungi Pulau Rempang. Mereka hanya berdialog dan mencarikan solusi di Pulau Batam saja. [Democrazy/VIVA]
