DEMOCRAZY.ID - Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU IKN. Revisi aturan ini terus didorong sejalan dengan sejumlah kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan di calon ibu kota baru ini. Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan tatkala UU IKN tersebut diimplementasikan di lapangan, salah satunya permukiman yang 'terbelah dua'. "Di UU yang ada, ada satu pemukiman terbelah. Sebagian masuk IKN, sebagian masuk ke daerah PPU (Penajam Paser Utara)," kata Dhony dalam sambutannya di acara Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN yang disiarkan virtual, Jumat (4/8/2023). Dhony menilai, kondisi ini akan mendatangkan tanda tanya bagi masyarakat, terutama menyangkut pelayanan dasar hingga pajak. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan yang besar. "Sementara IKN belum jad
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU IKN. Revisi aturan ini terus didorong sejalan dengan sejumlah kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan di calon ibu kota baru ini. Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan tatkala UU IKN tersebut diimplementasikan di lapangan, salah satunya permukiman yang 'terbelah dua'. "Di UU yang ada, ada satu pemukiman terbelah. Sebagian masuk IKN, sebagian masuk ke daerah PPU (Penajam Paser Utara)," kata Dhony dalam sambutannya di acara Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN yang disiarkan virtual, Jumat (4/8/2023). Dhony menilai, kondisi ini akan mendatangkan tanda tanya bagi masyarakat, terutama menyangkut pelayanan dasar hingga pajak. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan yang besar. "Sementara IKN belum jad