DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2023. Pada pidatonya, Presiden sedikit sekali mengulas keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Menurut Dedi, hal ini lantaran Presiden Joko Widodo tidak mempunyai konsep yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. “Sama halnya saat kontestasi 2019, ia (Jokowi) absen dari penyebutan soal pemberantasan korupsi,” ujar Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/8/2023). Selain itu, menurut Dedi, tidak disinggung prestasi dalam penegakan hukum ini juga bisa didasari karena banyak Menteri Jokowi yang kini jadi pesakitan rasuah. Untuk diketahui, selama masa jabatan Jokowi ada beberapa menteri dalam kabinetnya yang terlibat kasus korupsi, di antaranya, Menteri Sosial Idrus Marham kasus suap PLTU Riau seniali Rp22,2 miliar, Mantan Menteri Pemuda dan Ol...
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2023. Pada pidatonya, Presiden sedikit sekali mengulas keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Menurut Dedi, hal ini lantaran Presiden Joko Widodo tidak mempunyai konsep yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. “Sama halnya saat kontestasi 2019, ia (Jokowi) absen dari penyebutan soal pemberantasan korupsi,” ujar Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/8/2023). Selain itu, menurut Dedi, tidak disinggung prestasi dalam penegakan hukum ini juga bisa didasari karena banyak Menteri Jokowi yang kini jadi pesakitan rasuah. Untuk diketahui, selama masa jabatan Jokowi ada beberapa menteri dalam kabinetnya yang terlibat kasus korupsi, di antaranya, Menteri Sosial Idrus Marham kasus suap PLTU Riau seniali Rp22,2 miliar, Mantan Menteri Pemuda dan Ol...