Sejumlah Kritik Menggelitik Jusuf Kalla ke Jokowi: Utang Menggunung, Mirip Era Soeharto

DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kini tampaknya kerap mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kinerjanya sebagai Presiden RI.

JK yang notabene merupakan Wakil Presiden Jokowi pada masa pemerintahan 2014-2019 itu melayangkan segudang kritik menggelitik kepada sang Presiden.

Bahkan, JK tak segan-segan menyamakan pemerintahan Jokowi bak era Soeharto yang dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter.

JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023) menceritakan bahwa Soeharto pada 10 tahun di awal pemerintahannya masih menghargai demokrasi.

Namun semakin lama, Soeharto menunjukkan sikap otoriter. Sontak JK menilai bahwa pola yang sama juga terjadi di pemerintahan Jokowi.

Minta Jokowi tak ikut campur urusan Pilpres 2024

JK bukan sekali dua kali mengkritik Jokowi. JK sempat mengkritik sikap Jokowi terhadap Pilpres 2024. 

Adapun Jokowi sempat menyatakan bahwa dirinya tak akan netral dan akan cawe-cawe menjelang Pilpres 2024.

Sontak, JK meminta Jokowi tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik terkait Pilpres 2024. JK kepada wartawan usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sabtu (6/5/2023) berharap Jokowi bisa netral.

Singgung soal pembangunan tol

JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) mengkritisi pemerintahan Jokowi yang hobi membangun jalan tol.

JK juga membandingkan pembangunan jalan tol kala ia mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. 

Ia juga memaparkan data bahwa banyak tol yang dibangun namun masih banyak yang berujung rusak.

Kritik soal utang yang menggunung dan pemerataan ekonomi

JK dalam kesempatan yang sama juga turut membahas soal utang pemerintah Jokowi yang membengkak.

Adapun JK juga turut mengamini pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim bahwa utang pemerintahan Jokowi adalah yang tertinggi dibandingkan era-era sebelumnya.

Permasalahan pemerataan ekonomi juga menjadi sorotan selanjutnya bagi JK. JK menyinggung soal banyaknya pejabat-pejabat yang hidup mewah di tengah banyaknya masyarakat yang masih miskin.

JK sontak menyebut pejabat yang demikian sebagai musuh masyarakat. Lebih lanjut, JK mengkhawatirkan krisis keuangan yang terjadi pada 1998 dapat kembali terjadi bila pemerataan ini tak kunjung diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Soroti kebijakan subsidi mobil listrik

Kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah menjadi objek kritikan JK lainnya.

JK kala menghadiri acara di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (23/5/2023) mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat untuk menyelesaikan isu emisi. Sebab, JK menilai mobil listrik harus diisi dayanya tiap malam. [Democrazy/suara]