DEMOCRAZY.ID - Pemerintah tengah mendorong percepatan proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Lewat revisi ini, bakal ada sejumlah kebijakan di kawasan ibu kota pengganti Jakarta itu yang akan berubah. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menjelaskan, sebelum ada revisi, muncul permasalahan di lapangan. Salah satunya, yang juga pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Dhony adalah potensi IKN 'tenggelam' 'Tenggelam' yang dimaksud adalah IKN bisa sepi penduduk, dan bisa 'tenggelam' di antara kota-kota besar lain di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda. "Satu bulan setelah dilantik di Bogor, saya katakan di depan Pak Presiden. 'Pak mohon maaf, saya punya pengalaman bangun lima kota tapi di swasta. Kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu, membangun bendungan, istana, kantor, jalan, drainase, saya katakan kota ini akan 'tenggelam&
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah tengah mendorong percepatan proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Lewat revisi ini, bakal ada sejumlah kebijakan di kawasan ibu kota pengganti Jakarta itu yang akan berubah. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menjelaskan, sebelum ada revisi, muncul permasalahan di lapangan. Salah satunya, yang juga pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Dhony adalah potensi IKN 'tenggelam' 'Tenggelam' yang dimaksud adalah IKN bisa sepi penduduk, dan bisa 'tenggelam' di antara kota-kota besar lain di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda. "Satu bulan setelah dilantik di Bogor, saya katakan di depan Pak Presiden. 'Pak mohon maaf, saya punya pengalaman bangun lima kota tapi di swasta. Kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu, membangun bendungan, istana, kantor, jalan, drainase, saya katakan kota ini akan 'tenggelam&