DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Sosial Masyarakat mengkritisi soal Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
LSM ini adalah Jatam Kaltim, soroti mengenai Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur atau Jatam Kaltim melakukan aksi di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu (16/8/2023) siang.
Aksi merupakan kritik Jatam Kaltim terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang banyak dinilai pihaknya merugikan masyarakat.
Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari mengungkapkan, mega proyek pemerintah ini selama 5 tahun belakangan banyak menimbulkan berbagai masalah. Tak hanya di Kalimantan Timur saja, namun di seluruh Indonesia.
Aksi kali ini juga membawa etalase seperti di warung makan, dimana berisikan menu-menu yang disajikan dengan narasi bahwa pemerintah tengah berjualan hasil bumi yang akan terus menerus dikeruk.
Dalam memperingati HUT Indonesia ke-78, Jatam Kaltim melakukan aksi guna menunjukkan selain bermasalah di Kalimantan Timur, sebenarnya proyek IKN berhubungan dengan pulau-pulau lainnya.
"Dalam konteksnya berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia di seluruh pulau, dari pulau Sumatera sampai Papua," sebutnya, Rabu (16/8/2023).
Salah satunya, pembangunan IKN 'memangsa' pulau-pulau lain.
Adanya pembangunan IKN dengan Forest City dan Green City-nya memberikan dampak perubahan penggunaan listrik ke energi terbarukan.
Tentunya, pertambangan nikel akan semakin meluas demi menunjang listrik berbasis baterai di wilayah IKN Nusantara.
Seperti di Sulawesi Tengah, Halmahera Utara dan Sulawesi Selatan.
"Kemudian rencana bahwa tidak lagi menggunakan energi fosil atau batu bara, justru di dukung dengan rencana pembangunan PLTU," ujarnya.
[Democrazy/Tribun]
