DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kinerja buruk sejumlah perusahaan pelat merah menguatkan cap negatif yang dialamatkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Meski sempat menggembar-gemborkan aksi bersih-bersih di internal, Erick nyatanya belum mampu membawa BUMN sebagai jangkar perekonomian nasional.
Yang ada malah sebaliknya, pemerintah pusat masih sibuk berupaya menolong sejumlah BUMN yang terus merugi, bahkan dililit gunungan utang.
Kasus Waskita Karya, salah satu BUMN Karya yang sebagian sahamnya sudah dimiliki masyarakat makin memperburuk citra Erick.
Tercatat, kerugian Waskita Karya membengkak, mencapai 776 persen, menjadi Rp2,07 triliun di Semester I tahun 2023 ini.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan kerugian yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan Rp2,07 triliun pada paruh pertama 2023.
Keterpurukan ini tidak lantas memicu Presiden Joko Widodo merombak komando Kementerian BUMN dari Erick Thohir.
Sebaliknya, pada perombakan Kabinet Indonesia Maju 17 Juli 2023 lalu, Jokowi justru memperkuat Kementerian BUMN dengan mengangkat Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN.
Rosan Roeslani, mantan ketum Kadin dan Dubes di AS, memperkuat bantuan untuk Erick Thohir yang sebelumnya sudah punya 2 wakil.
Rosan Roeslani berjibaku membantu Erick Thohir bersama Kartika Wirjoatmodjo, yang sudah menjadi Wakil Menteri BUMN sejak 25 Oktober 2019.
Rosan Roeslani sendiri menggantikan Pahala Mansury yang bergeser ke posisi Wakil Menteri Luar Negeri.
Penguatan Kementerian BUMN tersebut sekaligus mematahkan isu reshuffle yang disinyalir menyasar 5 kementerian, termasuk Erick Thohir.
Kala itu, Erick dikabarkan akan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin, yang saat ini menjabat Menteri Kesehatan.
Mengapa Erick Thohir cenderung begitu kuat? Dari pengamatan sejumlah analis politik, itu karena Erick Thohir pandai 'mencari muka' pada Jokowi.
Analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, bahkan menyebut adanya 'bayangan' Erick Thohir di balik pengambilan keputusan dalam reshuffle terakhir yang dilakukan Jokowi pada 17 Juli lalu itu.
Ia menyinggung tiga nama. Pertama, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury yang digeser ke posisi Wamenlu.
Kedua, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani, ditarik untuk menjadi Wakil Menteng BUMN.
Ketiga, terkait rumor penempatan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama sebagai Dubes RI untuk AS.
"Ketiganya dikenal dekat dengan Erick Thohir," kata Umam belum lama ini kepada media.
Dia tak menutup kemungkinan, pengambilan keputusan reshuffle ini berasal dari saran dan pertimbangan Erick kepada Jokowi untuk menempatkan orang-orang dekatnya di simpul-simpul kekuasaan.
Ini bisa menyukseskan agenda kepentingan politiknya di 2024 mendatang, mulai dari rekonsolidasi logistik hingga penggalangan dukungan lingkungan internasional strategis.
Sejauh ini, keberadaan Kartika dan Rosan sebagai dua wakil Erick Thohir di Kementerian BUMN, tidak membawa perubahan berarti. Sejumlah perusahaan pelat merah yang dibawahinya terus mengarah pada kehancuran.
Erick Thohir Dikuliti DPR, Mulai Proyek KCJB hingga LRT Mogok
Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikritik tajam oleh Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri BUMN membahas RKA K/L tahun anggaran 2024 dan Laporan Pelaksanaan APBN 2023 hari ini, kementerian di bawah komando Erick Thohir banjir kritikan, mulai dari buruknya koordinasi internal, hingga amburadulnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan LRT Jabodetabek.
Di awal rapat, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi langsung melontarkan kritikannya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran yang hadir.
Salah satunya soal proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dalam proyek ini, Baidowi secara khusus menyoroti buruknya koordinasi di internal Kementerian BUMN.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo yang sempat mengkritik habis proyek KCJB lantaran tidak ada akses jalan ke stasiun.
"Pak Tiko konteksnya Wakil Menteri atau pengamat? Seolah-olah (pernyataannya) tidak mewakili pemerintah. Terkait kereta cepat, ada bahasa yang sampai agak kasar. Saya heran, sesama pemerintah (saling menyalahkan). Seharusnya kan (perdebatan) tidak perlu muncul ke publik," kata Baidowi, Kamis (31/8).
Tak hanya soal KCJB, kritikan tajam juga dilontarkan terkait infrastruktur jalur LRT, yakni tikungan LRT Jabodetabek yang menghubungkan Gatot Subroto dan Kuningan.
"Ada juga rute jalur LRT terlalu belok, padahal itu sudah direncanakan sejak lama. Ini kan menunjukkan ada komunikasi tersendat di internal pemerintah, sehingga ada bantahan dari Kemenhub. Ini kan tidak bagus," sambungnya.
Masih soal LRT, Ketua DPP PPP ini sampai menguliti kendala teknis pengoperasian proyek yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 lalu.
"Baru di-launching dua hari oleh presiden sudah ngadat. Kami dapat komplain dari teman-teman di Bekasi, keretanya mati dan semacamnya. Kok bisa?" kritik Baidowi.
Melihat amburadulnya komunikasi pemerintah hingga kendala proyek tersebut, DPR RI sempat berpikir untuk tidak buru-buru menjajal transportasi baru garapan Presiden Joko Widodo ini.
"Sempat ada guyonan, kita diajak, rencananya ada peresmian kereta cepat ada sebagian teman-teman DPR yang wait and see, jangan2 ketika diresmikan ngadat (lagi)," tutup Baidowi dalam rapat yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran. [Democrazy/RMOL]
