DEMOCRAZY.ID - Rencana Presiden Jokowi menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen dan tunjangan untuk pensiunan 12 persen, dikritik. Melupakan ribuan warga Papua yang kelaparan.
“Jokowi ingin rebut hati ASN dan TNI dengan menaikan gaji saat pidato 16 Agustus 2023. Tapi, Jokowi lupakan anggaran kelaparan ekstrim 10,000 orang di Papua dalam pidatonya,” kata pengamat kebijakan publik UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Kata CEO Narasi Institute ini, Indonesia bukan lagi anak muda, karena usinya 78 tahun. Namun, cahaya kebebasan tampaknya belum merata bagi seluruh warganya.
“Seiring dengan perayaan kemerdekaan, kita tidak boleh mengabaikan kabar duka yang datang dari tanah Papua. Sepuluh ribu jiwa warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tengah terjebak dalam belenggu kelaparan ekstrim, yang menyebabkan enam jiwa merenggang akibat kelaparan yang tak terperi,” kata dia.
Sejatinya, kata dia, kelaparan ekstrem di Papua, bukanlah barang baru. pernah terjadi pada 2003, 2005, 2015, dan 2022.
Tampaknya, tidak banyak langkah konkret yang diambil pemerintah dalam akar permasalahannya.
Menariknya, kata Matnur, sapaan akrabnya, lokasi kelaparan ekstrem di Papua, berulang kali terjadi di lokasi yang sama.
Yakni, Kabupaten Puncak yang mencakup wilayah Agandugume, Lambewi, dan Oneri.
“Sementara pemerintah pusat berusaha melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI/Polri, respons ini terasa kurang bijak. Keenam korban adalah bukti kegagalan sistem yang seharusnya bisa menjaga rakyatnya. Masa depan yang lebih baik seharusnya tidak dihantui oleh ketidakmampuan menyediakan kebutuhan mendasar seperti makanan,” kata Matnur.
Dia pun menyoroti masifnya pembangunan infrastruktur di papua oleh Jokowi, seolah-olah tidak ada manfaatnya secuil pun.
Karena, infrastruktur yang terbangun, tak mampu menjadi jembatan penghubung dalam distribusi makanan, terutama untuk membantu warga yang kelaparan.
“Lalu, apa gunanya jalan-jalan yang terhubungkan jika mereka tidak bisa mengantarkan makanan kepada warga yang membutuhkan,” kata Matnur.
Saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Jokowi menyampaikan rencana kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri sebesar 8 persen. Sedangkan tunjangan pensiunan naik 12 persen.
“‘Dengan kebijakan ini, kita harapkan efektif dalam meningkatkan kinerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.
“Kami percaya bahwa kenaikan gaji ini akan mendorong semangat dan motivasi ASN dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” lanjut Jokowi. [Democrazy/Inilah]