DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertahanan dan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyesalkan jika memang benar ada terduga anggota Operasi Papua Merdeka (OPM) menjadi pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pangkalnya, mengancam keutuhan NKRI.
"Kasus ini the worst. Indonesia bisa bubaran," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Diketahui, sesuai Pengumuman Bawaslu RI Nomor 2571.1/KP.01/K1/08/2023, Guripa Telenggen terpilih menjadi komisioner Bawaslu Puncak 2023-2028 bersama Yorince Wanimbo dan Fredi Wandikbo. Ia pun telah dilantik Sabtu (19/8) lalu.
Connie pun mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bersikap.
Selain karena menyangkut tugasnya, isu ini juga lebih pantas mendapatkan atensi pemerintah daripada kasus Al-Zaytun.
"Pak Mahfud, kan, Menko yang rajin 'teriak-teriak', coba kita dengar apa 'teriakan' dan langkahnya kalau ini," ucapnya.
"Al-Zaytun yang penuh gosip dan hoaks diurus, yang begini-begini malah lolos," imbuhnya geram.
Lebih jauh, Connie juga meminta otoritas terkait mencari data lebih jauh tentang Guripa. Apakah ia aktif di kelompok separatis atau hanya simpatisan.
"Kedua, siapa yang memasukkan namanya dan lain-lain. (Ini) harus diusut karena kalau ini benar, berarti ada sistem dan jaringan yang sudah terbentuk oleh intelijen penyusup OPM. Sekali lagi, jika ini benar," tuturnya.
Klarifikasi Isu Anggota Jadi Simpatisan KKB di Papua, Ketua Bawaslu Klaim Seleksi Sudah Ketat
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa proses seleksi anggota Bawaslu di Papua dilakukan melalui beberapa tahap yang ketat dan komprehensif.
"[Seleksi anggota Bawaslu] sudah diperketat, sebenarnya," kata Bagja, sebagaimana dilansir dar ANTARA, di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Menurut dia, Papua sudah masuk ke dalam kategori sangat rawan. Untuk itu, Bawaslu RI telah diwanti-wanti agar lebih peduli terhadap pulau di ujung timur Indonesia ini.
Hal ini menyusul kabar bahwa Anggota Bawaslu Papua Tengah GT (30) diduga sebagai simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB). GT diketahui dilantik sebagai Anggota Bawaslu Puncak pada Sabtu, 19 Agustus.
Bagja mengungkapkan ada begitu banyak rangkaian tes yang harus dihadapi untuk menjadi anggota bawaslu kabupaten/kota. Pertama, mereka harus menghadapi Computer Assisted Test (CAT).
Pada tes ini, ada soal mengenai wawasan kebangsaan. Apabila seseorang lulus CAT berarti dia mampu menjawab tes wawasan kebangsaan dengan baik.
"Ya (bisa lolos jadi anggota bawaslu Kabupaten/Kota), tes wawasan kebangsaannya melewati passing grade (ambang batas) bukan hanya bagus," tambah dia.
Kedua, tes kesehatan fisik dan jiwa. Lalu, ketiga adalah wawancara dengan tim seleksi dan semi structured group discussion (SSGD) oleh bawaslu provinsi.
Setelah melewati semua seleksi itu, calon anggota bawaslu kabupaten/kota akan dipilih oleh Bawaslu RI sebagai penentu akhir.
Ia mengatakan tidak ada seleksi tambahan untuk Papua. Sebab, Bagja menilai untuk menentukan seseorang tegak lurus terhadap Pancasila dapat dibuktikan melalui tes wawasan kebangsaan.
Kendati demikian, dia tak menampik bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat dibutuhkan dalam proses seleksi anggota bawaslu kabupaten/kota.
"Seharusnya tes wawasan kebangsaan selesai, tapi tentu data dari teman-teman BIN dan kepolisian setempat seharusnya bisa terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, tidak masuk di kami," jelas Bagja.
Dia menuturkan kasus serupa juga pernah terjadi beberapa kali di Papua, salah satunya seleksi calon anggota Bawaslu tahun 2018 di Manokwari. "Dulu juga pernah ada kejadian, sehingga kami coret dari awal," katanya. [Democrazy/TvOne]
