DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sejak awal, banyak kalangan ekonom yang meragukan bahwa mega proyek IKN Nusantara senilai Rp466 triliun mudah mendapatkan investor. Kini, masalah ini diulas sejumlah analis di media asing. Kesimpulannya sama. Berat.
Dikutip dari meadia asal Amerika Serikat, CNBC International pada Minggu (27/8/2023), menuliskan tidak mudah mewujudkan proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Termasuk memindahkan 1,9 juta aparatur sipil negara (ASN) dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Peneliti Sosial Budaya dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Melinda Martinus, misalnya, menarik ASN ke IKN Nusantara, bukan perkara mudah.
Karena lingkungannya masih baru alias belum jelas, para ASN tentunya akan melihat kesiapan daerah tersebut.
Jadi, bukan sekedar infrastruktur fisik, namun juga sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan pribadi maupun keluarganya.
“Pertama-tama, mereka akan melihat infrastrukturnya. Mulai dari sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Bisa saja mereka tidak tertarik untuk pindah ke sana,” kata Yusof.
Masalah krusial kedua dari IKN Nusantara, lanjut Yusok, terkait pendanaan atau inevstasi. Diketahui, pembangunan IKN Nusantara diperkirakan perlu dana US$35 miliar. Atau setara Rp525 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$.
Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menginvestasikan 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. Atau sekitar Rp105 triliun. Sisanya yang Rp420 triliun diharapkan berasal dari investasi atau investor.
“Namun besar keraguan (investor) untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Faktor ini, memperbesar potensi kegagalan proyek tersebut memperoleh kemajuan,” kata sejumlah analis.
Ekonom dari Maybank Investment, Ju Ye Lee mengatakan, belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar, demi terwujudnya IKN Nusantara.
“Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80 persen investasi asing kecuali pemerintah (Indonesia) bisa memberikan bukti kelayakan IKN Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut, akan terus berlanjut. Bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan,” paparnya.
“Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8 persen dari PDB, namun turun menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun lalu,” menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan, investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN.
Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti.
“Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi,” kata Lanvin.
“Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya, harus menaruh uangnya (investasi),” tambah Lanvin.
Belum Ada Investor di IKN, Menteri Basuki: Terganjal Masalah Tanah
%20(Custom).jpg)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka-bukaan belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Tetapi yang ada baru sebatas komitmen letter of intent (LOI), belum ada realisasi langsung di lapangan.
Menurut Basuki banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.
Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara
“Kalau investasi dengan Otorita urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dijelaskan tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.
Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Agar investasi segera masuk IKN, menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” kata Basuki.
Namun Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bagi saya, pembangunan akan berlanjut tanpa hambatan,” kata Basuki.
Basuki menyatakan bahwa pemerintah juga terus meyakinkan investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus berjalan.
Kelanjutan pembangunan IKN, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir.
Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.
“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.
Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya, sudah ada beberapa LoI yang kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.
Pemerintah, kata Basuki, telah memiliki landasan hukum UU IKN beserta seluruh aturan turunannya. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan kelanjutan pembangunan IKN.
Kementerian PUPR sebelumnya telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam peta tersebut, turut dijabarkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.
Hingga awal April 2023, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah mencapai 25 persen.
Kementerian PUPR sedang membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.
Pemerintah menargetkan pada Agustus 2024, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di IKN.
GANJALAN TAHUN POLITIK
Menjelang tahun politik 2024 pun, dikabarkan investor mulai menahan diri untuk melakukan realisasi investasi. Namun, Basuki menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh. Pembangunan IKN lewat investasi swasta akan tetap berjalan.
“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ungkap Basuki.
Sebelumnya, Basuki ditugasi Jokowi menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Di dalamnya terperinci, zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial digarap oleh para investor.
“Jadi karena tujuannya beliau (Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” kata Basuki. [Democrazy/Inilah]
