DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan.
CNBC International pada Minggu (27/8/2023) menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu 'tidak akan semudah' yang diperkirakan.
Media asal Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru.
"Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana," kata peneliti utama Bidang Sosial Budaya di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Melinda Martinus, kepada CNBC.
Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Diketahui, pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 35 miliar, namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan.
"Pemerintahan Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing, namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan," kata beberapa analis.
Ekonom di Maybank Investment, Ju Ye Lee, mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN.
"Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan," paparnya.
"Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu," menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN.
Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti.
"Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi," kata Lanvin.
"Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka," tambahnya.
Media Jepang Sebut 'Ambisi Jokowi' Bangun IKN Nusantara Berantakan
Surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang The Japan Times menyoroti rencana ambisius Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui japantimes.co.jp, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan.
Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik–terletak di tengah hutan hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi.
Setidaknya, itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan US$34 miliar atau Rp530,95 triliun mengacu pada nilai tukar Rp15.616 per dolar AS untuk membangun ibu kota baru dari nol.
Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhirnya, Presiden Joko Widodo masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri.
Menjadi tuan rumah KTT Kelompok 20 tahun ini hanyalah kesempatan terbaru bagi presiden untuk mengajukan proyek ambisius tersebut.
Namun sayang disayang, lebih dari tiga tahun setelah Nusantara pertama kali diumumkan, tidak ada satu pun pihak asing–yang didukung negara atau swasta–yang telah menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai proyek tersebut.
Demikian mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Sementara beberapa calon investor telah menandatangani letter of intent, kata orang-orang, tapi tidak ada komitmen tegas untuk angka investasi yang sebenarnya.
Jokowi bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut, tetapi situasi membuatnya tidak sabar dan khawatir, kata orang yang menolak disebutkan namanya saat berdiskusi secara pribadi dengan Bloomberg yang dikutip The Japan Times.
Saat dimintai komentar, juru bicara presiden merujuk pada pidato pada 2 Desember, di mana Jokowi mengatakan, minat berinvestasi di kawasan inti ibu kota baru mengalami oversubscribed alias kelebihan permintaan hingga 25 kali lipat. Namun, pidato tersebut tidak menentukan apakah kontrak yang mengikat telah diteken.
Indonesia membutuhkan cara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Tapi tanpa investasi yang signifikan, visi presiden akan berantakan.
“Investor asing sangat berhati-hati karena proyek ini masih dalam tahap awal,” kata Dedi Dinarto, analis utama di firma penasehat bisnis strategis Global Counsel.
Penundaan bertahun-tahun karena pandemi COVID-19 telah membuat calon pendukung ragu-ragu untuk berkomitmen pada proyek ambisius seorang presiden yang akan berhenti dari jabatannya jauh sebelum kota baru dapat diselesaikan.
Sebagian besar pekerjaan pembangunan awal berfokus pada tahap awal seperti jalan dan jembatan, tambah Dinarto, dan “investor mungkin masih ragu tentang bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi pada infrastruktur dasar semacam itu.”
Sekalipun konstruksi berjalan lancar, imbalan apa pun bagi investor setidaknya akan datang sangat lama.
“Banyak negara sedang menghadapi resesi atau sudah dalam resesi karena perlambatan ekonomi global,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia.
Selama beberapa tahun ke depan, dia menunjukkan, bahkan negara-negara terkaya pun cenderung “memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri.”
Indonesia juga harus melawan reputasinya yang telah lama berdiri sebagai negara yang kurang berprestasi di bidang ekonomi.
Meskipun pasokan batu bara, logam, kelapa sawit, dan karet berlimpah, tingkat pertumbuhan negara Asia Tenggara ini — rata-rata 4,3% selama dekade terakhir.
Itu masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.
Korupsi, kronisme, dan birokrasi yang lamban semuanya disalahkan atas kegagalan berulang negara untuk memenuhi targetnya yang tinggi.
Presiden Indonesia telah memerintahkan kabinetnya untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang ada pada 2024, dan memprioritaskan izin untuk upaya penting yang strategis seperti IKN Nusantara.
Namun, para kritikus khawatir ibu kota baru menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit, yang menghadapi penundaan hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan.
Deretan masalah serupa berarti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan, yang diluncurkan delapan tahun lalu, belum terlihat satu bendungan pun dibangun.
Sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar sendiri tahap pertama dari lima tahap konstruksi IKN Nusantara.
Sumber daya negara telah terkuras oleh biaya berkelanjutan seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi. Pendanaan untuk sisanya, tetap sulit dipahami untuk sementara ini. [Democrazy/Inilah]
