DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Menurut Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, Megawati seharusnya berkaca lantaran PDIP yang dipimpin Megawati sejatinya turut ambil bagian melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019 lalu. “Partai Mega, dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi UU yg melucuti kewenangan KPK,” kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/8/2023). Herdiansyah menjelaskan, apabila kinerja KPK semakin buruk atau semakin memprihatinkan integritasnya, maka hal itu tak terlepas dari andil partai-partai berkuasa. Lebih lanjut, kata pria yang akrab disapa Castro ini, publik kini juga kian sulit berharap kepada KP
DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Menurut Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, Megawati seharusnya berkaca lantaran PDIP yang dipimpin Megawati sejatinya turut ambil bagian melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019 lalu. “Partai Mega, dalam hal ini PDIP adalah partai penguasa yang jadi salah satu barisan pelopor untuk melemahkan KPK melalui revisi UU yg melucuti kewenangan KPK,” kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/8/2023). Herdiansyah menjelaskan, apabila kinerja KPK semakin buruk atau semakin memprihatinkan integritasnya, maka hal itu tak terlepas dari andil partai-partai berkuasa. Lebih lanjut, kata pria yang akrab disapa Castro ini, publik kini juga kian sulit berharap kepada KP