DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara yang juga politisi Partai Demokrat, Denny Indrayana mengomentari pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Denny Indrayana, pembubaran KPK adalah salah kaprah dan sesat logika.
Sebab kata Denny Indrayana yang perlu diatasi adalah mereka yang terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK.
"Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika. Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tetapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK," kata Denny di akun Twitternya @dennyindrayana. Selasa (22/8/2023).
Saat ini kata Denny, orang yang bertanggung jawab dalam melumpuhkan KPK adalah Presiden Jokowi dan para kroninya. Sehingga menurutnya, hukuman untuk mereka itu adalah hukuman mati.
Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal pernyataan Puan Maharani Ketua DPP PDIP yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Denny Indrayana menilai pembubaran KPK adalah salah pikir dan sesat logika. Semestinya, kata dia, Jokowi Cs yang melemahkan KPK dihukum mati
"Presiden Jokowi, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan 'pembunuhan berencana pada KPK'. Hukumannya seharusnya: Mati," kata Denny.
Sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati, Senin (21/8/2023).
Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.
Ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.
"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.
Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.
"Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara'. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep," ujarnya.
Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.
Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia (RI).
"'Ibu nih kalau ngomong ces pleng', lho saya yang membuatnya (KPK) kok," kata Megawati. [Democrazy/WartaKota]
