DEMOCRAZY.ID - Beda ketika era kepemimpinan Gubenur DKI Jakarta, Anies Raysid Baswerdan, APBD DKI Jakarta kini dlaporkan defisit sebesar Rp 5 triliun. Penerimaan daerah yang tidak sesuai rencana ini diperkirakan terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Secara nominal penurunan cukup besar terjadi di pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang targetnya diturunkan Rp 600 miliar. Sehingga PAD diturunkan sampai Rp 3,78 triliun. Defisit tersebut dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani heran dengan terjadinya penurunan target PAD ini. Bahkan sampai Pemda DKI ingin melakukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). “Harus dikaji mendalam mengapa dilakukan penurunan target di APBD Perubahan ini sampai sedemikian besar, di masa Gubernur Anies Baswedan, tidak pernah terjadi defisit sebesar ini,” kata Yani pada Sabtu (26/8/2023). “Dan
DEMOCRAZY.ID - Beda ketika era kepemimpinan Gubenur DKI Jakarta, Anies Raysid Baswerdan, APBD DKI Jakarta kini dlaporkan defisit sebesar Rp 5 triliun. Penerimaan daerah yang tidak sesuai rencana ini diperkirakan terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Secara nominal penurunan cukup besar terjadi di pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang targetnya diturunkan Rp 600 miliar. Sehingga PAD diturunkan sampai Rp 3,78 triliun. Defisit tersebut dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani heran dengan terjadinya penurunan target PAD ini. Bahkan sampai Pemda DKI ingin melakukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). “Harus dikaji mendalam mengapa dilakukan penurunan target di APBD Perubahan ini sampai sedemikian besar, di masa Gubernur Anies Baswedan, tidak pernah terjadi defisit sebesar ini,” kata Yani pada Sabtu (26/8/2023). “Dan