DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Angka kemiskinan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tak terkecuali Indonesia.
Merujuk hal tersebut, Sosiolog Musni Umar lewat status twitternya @musniumar pada Rabu (23/8/2023) angkat bicara.
Dalam postingannya berjudul 'KEMISKINAN DI INDONESIA STUDI KASUS DKI JAKARTA DAN JAWA TENGAH', Musni Umar memaparkan masalah kemiskinan di Indonesia.
Diyakininya, kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah krusial yang tidak kunjung bisa dientaskan.
Menurut data Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) pada awal Orde Baru tahun 1970, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 70 juta jiwa atau sebesar 60 persen dari total penduduk Indonesia.
Pada Juni 1996 sebelum krisis moneter menerjang Indonesia, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 22,50 juta jiwa atau sebesar 11,30 persen.
Setelah Indonesia memasuki era Orde Reformasi 1998 sampai 2023 atau selama 25 tahun lamanya, sudah lima presiden memimpin Indonesia, menurut data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang atau 9,36 persen.
"Ini tantangan maha besar yang dihadapi bangsa Indonesia, karena kita belum berhasil memenuhi salah satu janji kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang tidak lain membebaskan rakyat dari Kemiskinan," tulis Musni Umar.
"Sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus dilakukan perubahan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih adil dan lebih sejahtera," tambahnya.
Terkait hal tersebut, Musni Umar membandingkan tingkat kemiskinan antara DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan periode 2017-2022 atau 5 tahun dengan Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar Pranowo selama 2014–2019 dan 2019–2024 atau 10 tahun.
"Studi Kasus di DKI dan Jawa Tengah DKI Jakarta, penduduknya amat heterogen. Hampir tidak ada etnis (suku) dan agama yang mendiami Indonesia, yang tidak ada di DKI Jakarta," ungkap Musni Umar.
"Mengapa? DKI Jakarta sebagai Epicentrum kemajuan dan ibukota negara Republik Indonesia tak ubahnya gula yang ramai didatangi semut. Rakyat Indonesia dari semua strata sosial di seluruh Indonesia datang ke Jakarta," jelasnya.
BPS memproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,67 juta jiwa pada tahun 2022.
Jumlah tersebut naik tipis sebesar 0,66 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 10,6 juta jiwa.
Sementara jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 sebanyak 494,93 ribu orang atau 4,61 persen.
Dipaparkannya, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin dibandingkan pada Maret 2022, yakni sebanyak 502,04 ribu orang atau 4,69 persen.
"Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, sebesar 9,57 persen, maka DKI Jakarta lebih rendah sebesar 4,61 persen," jelasnya.
Sementara itu, jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 36,52 juta jiwa dengan orang miskin di Jawa Tengah.
Menurut data BPS pada Maret 2023, tercatat ada sebanyak 3,79 juta orang dengan presentase sebesar 10,77 persen atau turun 0,21 persen bila dibanding September 2022, yang mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta orang.
"Berdasarkan data tersebut, maka DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan 2017-2022 (5 tahun) jika dibandingkan Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar Pranowo selama 2014–2019 dan 2019–2024 (10 tahun), tanpa ingin menjelekkan siapapun, Anies Baswedan lebih sukses mengurangi jumlah orang miskin di Jakarta," jelasnya.
KEMISKINAN DI INDONESIA STUDI KASUS DKI JAKARTA DAN JAWA TENGAH
— Musni Umar (@musniumar) August 23, 2023
Oleh Musni Umar, Sosiolog
Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah krusial yang tidak kunjung bisa dientaskan. Menurut data BPS, pada awal Orde Baru (1970) jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 70… pic.twitter.com/PEqGfnHAil
[Democrazy/Tribun]
