DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sudah berpihak pada rakyat miskin atau wong cilik.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi mengatakan keberpihakan itu terlihat dari besarnya alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan dan gizi buruk alias stunting.
"Ini merupakan cerminan kita sudah mengupayakan sebenar-besarnya keberpihakan pada wong cilik, termasuk yang mengalami stunting sebagai dua prioritas awal yang ditetapkan oleh Presiden," kata Yoga dalam acara CNBC Indonesia, Your Money Your Vote edisi RAPBN 2024 dikutip, Jumat (25/8/2023).
Yoga menyatakan keberpihakan pemerintah itu tercermin dari 7 agenda besar RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Dia mengatakan salah satu poin agenda itu adalah pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Dia mengatakan program pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 9,36% dari saat pandemi yang mencapai 9,41%. Menurut dia, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% sampai 7%.
Selain itu Yoga mengatakan pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% tahun depan. Saat ini angka kemiskinan ekstrem berada pada 1,12%.
"Mudah-mudahan sampai paling tidak 0% sampai 0,3% bisa tercapai tahun depan," kata dia.
Yoga mengatakan pengentasan kemiskinan itu juga berkorelasi dengan upaya pemerintah menghilangkan gizi buruk.
Dia mengatakan saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 14% tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan keberpihakan RAPBN 2024 pada wong cilik bisa dilihat dari anggaran perlindungan sosial yang diajukan pemerintah.
Dia mengatakan anggaran perlinsos sebelum pandemi Covid-19 sebanyak Rp308 triliun, sementara saat pandemi angkanya menjadi sekitar Rp500 triliun.
Menurut dia, jumlah anggaran itu tetap dipertahankan walaupun pandemi sudah rampung. Tahun 2024, kata dia, tren dana perlinsos tinggi itu tetap dipertahankan dengan jumlah anggaran Rp 493 triliun.
"Sejak pandemi sampai sekarang program perlinsos kita bukan kita kurangi, bahkan kita mengatakan itu baseline baru," kata dia. Dia mengatakan anggaran tahun ini untuk perlinsos.
Selain lewat perlinsos, Febrio mengatakan intervensi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan kredit untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dia mengatakan dengan pemberian kredit usaha rakyat, pemerintah membantu pelaku UMKM untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia.
"Anggarannya 2024, subsidi bunganya saja Rp 40 triliun," kata dia. [Democrazy/CNBC]
