DEMOCRAZY.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan lemahnya komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Luhut sebelumnya menyebut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan. Isnur menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus turun. Salah satu indikatornya, menurut dia, adalah angka Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International tahun 2022. Menurut data tersebut Indonesia hanya mendapatkan angka 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Skor itu sama seperti pada 2014 saat awal Jokowi memimpin. Peringkat Indonesia pun turun dari 96 menjadi 110. "Situasi tersebut menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi," k
DEMOCRAZY.ID - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan lemahnya komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Luhut sebelumnya menyebut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan. Isnur menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus turun. Salah satu indikatornya, menurut dia, adalah angka Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International tahun 2022. Menurut data tersebut Indonesia hanya mendapatkan angka 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Skor itu sama seperti pada 2014 saat awal Jokowi memimpin. Peringkat Indonesia pun turun dari 96 menjadi 110. "Situasi tersebut menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi," k