DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis mengungkap 14 fakta rezim Presiden Joko Widodo.
“Apakah 9 tahun rezim Jokowi mencerdaskan atau mentololkan kehidupan bangsa dan negara? Mari kita lihat fakta-fakta yang ada berdasarkan data. Data bisa di google, jangan malas. Open minded ya,” kata Hasbil Lubis dalam keterangannya, Senin, (3/7/2023).
14 fakta itu mulai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak kurang lebih Rp21,4 Triliun, proyek Mandalika menyisakan utang Rp4,6 Triliun, proyek Food Estate Mangkrak, Proyek BTS dikorup kurang lebih Rp8 triliun dan Bansos Pandemi Covid-19 di korupsi.
Kedua, ketimpangan pendapatan makin parah, ditunjukkan oleh kenaikan Gini Ratio dari 0,380 (September 2019) menjadi 0,381 (September 2022).
“Palling parah di kawasan perkotaan—naik dari 0,391 menjadi 0,402 pada periode yang sama,” tutur Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat ini.
Ketiga, dividen BUMN tahun 2022 yang akan disetor ke Negara cuma Rp 80,2 Triliun, sedangkan suntikan ke BUMN lewat PMN dari tahun 2020-2022 kurang lebih Rp141 Triliun.
Keempat, koalisi pemerintah mengisi 471 kursi diparlemen atau 81,9 persen dari total 575 kursi di DPR periode 2019-2024. Tapi faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak pernah capai 6 persen atau lebih.
Kelima, utang pemerintah hingga akhir Februari 2023 Mencapai Rp7.861 Triliun.
Keenam, utang BUMN mencapai Rp1.640 Triliun sepanjang 2022.
Ketujuh, tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.
Delapan, pada Agustus 2022 tingkat pengangguran di Indonesia sejumlah 8,42 juta orang.
Sembilan, berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting atau gizi buruk di Indonesia saat ini mencapai 24,4 persen.
“Angka tersebut jauh dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 14 persen,” jelas Hasbil.
Kemudian kesepuluh, berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.
Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy).
Sebelas, Apindo mengungkap adanya sekitar 1 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.
Selanjutnya, menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat (31%) menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini buruk.
Tiga belas, banyaknya proyek yang belum jelas nasibnya, diantaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung, Proyek Food Estate, Proyek IKN, dll.
Terakhir, Kader Demokrat ini juga mengungkit Eks Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga saat ini jadi buronan KPK.
“KPK gagal menangkap Harun Masiku (Kader PDIP) terkait kasus suap, dimana ada dugaan keterlibatan Sekjen PDIP, Hasto,” tandasnya. [Democrazy/Fajar]
