DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said heran dengan wacana renovasi Jakarta International Stadium (JIS) oleh pemerintah pusat menjelang Piala Dunia U-17. Sudirman menilai seolah pemerintah pusat terus mencari kekurangan JIS.
Sudirman awalnya menanggapi persepsi di publik terkait polemik JIS yang dihubungkan dengan penjegalan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ia lantas mempertanyakan mengapa sulit sekali mengakui ada karya yang bermutu tinggi.
"Kok pemerintah pusat seperti terus mencari-cari kekurangan? Masyarakat pasti memiliki pertanyaan yang sama, apa salahnya mengakui ada karya anak bangsa yang bermutu tinggi?" kata Sudirman Said dalam keterangan, Rabu (5/7/2023).
Menurut Sudirman, banyak lembaga internasional, lembaga profesi dan pesepakbola internasional yang memberikan apresiasi pada JIS.
Mantan Menteri ESDM ini mengakui jika polemik JIS bernuansa politis karena dibangun saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Persepsi demikian mau tidak mau terbentuk, karena sudah didahului dengan berbagai peristiwa yang sejenis. Seperti yang terjadi pada Formula E semasa Anies, yang dipersulit, dikritik dan tidak diberi dukungan sponsor. Namun begitu Anies selesai (menjabat), menjadi program yang diminati banyak pihak dan banjir sponsor," sambungnya.
Ia menyebut tidak hanya Formula E, ini juga terjadi pada trotoar dan jalur pesepeda yang dibongkar.
"Juga cerita sodetan Kali Ciliwung yang mengada-ada. Semuanya bukan didasari argument teknis dan profesional, tetapi didasari perspektif politik."
Ia heran mengapa hanya JIS yang disorot oleh lembaga terkait. Ia berharap pemerintah pusat menyerahkan penilaian JIS kepada FIFA.
"Apakah karena JIS yang membangun Anies lantas dipermasalahkan? Mengapa tidak memasalahkan stadion-stadion yang lain? Apakah JIS sedemikian bermasalah, sehingga tidak layak diajukan sebagai salah satu venue. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya," ungkapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyebut JIS belum berstandar FIFA, salah satunya terkait permasalahan rumput. Anggota tim 8 KPP ini meminta penilaian dilakukan secara objektif.
"Tetapi akan elok bila aspek kompetensi dan otoritas menjadi pegangan. Dalam hal ini, bila mau menilai apakah sesuai standar FIFA atau tidak, ya sebaiknya penilaian dilakukan oleh FIFA sendiri, bukan oleh pejabat pemerintah," kata Sudirman.
"Publik bertanya, mengapa pejabat negara mendengarkan pandangan dari kontraktor rumput. Bukankah ini sinyal adanya benturan kepentingan, yang menjurus perilaku koruptif?" pungkasnya. [Democrazy/detik]
