DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dinilai stuck atau mandek. Sementara, di sisi lain utang pemerintah disebut makin melonjak.
"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi COVID-19," kata AHY dalam Pidato Politiknya di DPP Demokrat, Jumat (14/7/2023).
"Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN," lanjutnya.
AHY juga menyoroti alasan pertumbuhan ekonomi menurun karena pandemi COVID. AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi menurun telah terjadi sebelum pandemi.
"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi. Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis," katanya.
AHY juga mengkritisi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di saat ekonomi menurun. Dia menilai sebagian pembangunan infrastruktur itu tidak berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.
"Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya," sambungnya.
Menurut AHY, pemerintah kurang berpihak kepada ratusan juta rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup. Pemerintah, kata AHY perlu memperbaiki kebijakan dan tindakannya.
"Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki," kayanya.
"Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," imbuhnya.
AHY kemudian menyoroti utang pemerintah yang mencapai Rp 7.800 triliun lebih. Dia memperkirakan ada Rp 400 triliun untuk bunga pertahunnya.
"Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per-tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya," jelasnya.
AHY mengatakan bunga sebesar Rp 400 triliun dari hutang jika digunakan untuk memberdayakan UMKM maka ada 8 UMKM yang bisa diberdayakan. Bahkan bisa membuka 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan.
"Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu. jika kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar 50 juta rupiah, untuk pengembangan satu unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika satu unit UMKM menyerap lima hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan kerja," ucapnya.
"Kredit Usaha Rakyat, perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan, antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota," imbuhnya. [Democrazy/RMOL]
