DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - SETARA Institute memandang reshuffle alias kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Senin (17/7) lalu menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menambahkan reshuffle kali ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada sesuai mandat rakyat, melainkan salah satu upaya yang bertujuan melindungi kepentingan Jokowi.
"Lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7).
Hendardi berkata demikian lantaran lantaran sejumlah menteri atau wakil menteri yang didapuk Jokowi berasal dari sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan, misalnya Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie yang dilantik menjadi Menkominfo.
Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu, lanjut dia, merupakan orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya. Bahkan bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat.
Hendardi juga menilai Jokowi tidak hanya menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, namun ia juga membentuk asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya pasca 2024 nanti.
"Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik, padahal hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam Pemilu," ujar Hendardi.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini belum memberikan tanggapan detail atas pernyataan SETARA Institue.
"Apa argumennya?" kata Faldo.
PDIP Respons SETARA Institute soal Reshuffle Terburuk Jokowi
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons kritik keras Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi yang menyebut reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang terburuk di akhir masa jabatannya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak sependapat dengan pernyataan Hendardi. Menurutnya, reshuffle telah dilakukan dengan kalkulasi untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
"Reshuffle dilakukan dengan kalkulasi yang seksama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hasto saat menghadiri pelatihan kampanye relawan di gedung Inews, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Hasto meyakini Jokowi telah memberikan tugas spesifik lewat beberapa menteri barunya itu.
Menurutnya, Jokowi menunjuk menteri barunya dengan pertimbangan matang dan sudah dikomunikasikan dengan PDIP.
"Ini bukan sekadar reshuffle tapi memang melalui pertimbangan dari Bapak Presiden dan dikomunikasikan juga ke PDIP," ujarnya. [Democrazy/CNN]
