DEMOCRAZY.ID - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024 yang seharusnya digelar pada November 2024. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan ini berbahaya. "Pertama, ide penundaan berbahaya karena kesepakatan kita sudah lama menetapkan tanggal bahkan 24 November 2024 dan ini perintah Undang-Undang," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (13/7/2023). Mardani mengatakan semua pihak sudah terbiasa dengan pelaksanaan Pilkada. Ketua DPP PKS itu juga menilai penundaan Pilkada akan membuat masyarakat makin lama tidak mempunyai pemimpin definitif. "Kedua, kita sudah terbiasa melaksanakan Pilkada. Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi," tutur Mardani. "Ketiga, kian ditunda kian lama masyarakat tidak punya pemimpin definitif," sambungnya. Usulan untuk membahas opsi penundaan Pilkada itu sebelumnya disampaikan oleh Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lem
DEMOCRAZY.ID - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024 yang seharusnya digelar pada November 2024. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan ini berbahaya. "Pertama, ide penundaan berbahaya karena kesepakatan kita sudah lama menetapkan tanggal bahkan 24 November 2024 dan ini perintah Undang-Undang," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (13/7/2023). Mardani mengatakan semua pihak sudah terbiasa dengan pelaksanaan Pilkada. Ketua DPP PKS itu juga menilai penundaan Pilkada akan membuat masyarakat makin lama tidak mempunyai pemimpin definitif. "Kedua, kita sudah terbiasa melaksanakan Pilkada. Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi," tutur Mardani. "Ketiga, kian ditunda kian lama masyarakat tidak punya pemimpin definitif," sambungnya. Usulan untuk membahas opsi penundaan Pilkada itu sebelumnya disampaikan oleh Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lem