DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024 yang seharusnya digelar pada November 2024. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai usulan ini berbahaya.
"Pertama, ide penundaan berbahaya karena kesepakatan kita sudah lama menetapkan tanggal bahkan 24 November 2024 dan ini perintah Undang-Undang," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).
Mardani mengatakan semua pihak sudah terbiasa dengan pelaksanaan Pilkada. Ketua DPP PKS itu juga menilai penundaan Pilkada akan membuat masyarakat makin lama tidak mempunyai pemimpin definitif.
"Kedua, kita sudah terbiasa melaksanakan Pilkada. Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi," tutur Mardani.
"Ketiga, kian ditunda kian lama masyarakat tidak punya pemimpin definitif," sambungnya.
Usulan untuk membahas opsi penundaan Pilkada itu sebelumnya disampaikan oleh Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7/2023). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (14/7/2023).
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujar dia.
Bagja juga menyebut ada beberapa masalah lain seperti pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara Pemilu yang terlalu tinggi.
Selain itu, dia juga menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Bagja juga menyinggung maraknya politik uang. Dia menyebut belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye menjadi salah satu masalah.
Bagja kemudian bicara pengalaman Pemilu sebelumnya. Dia mengatakan banyak kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, penyebaran hoax dan sebagainya yang timbul pada Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya.
"Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya. [Democrazy/detik]
