DEMOCRAZY.ID - Desakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 diyakini akan sulit dipenuhi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, selain MPR saat ini bukan lagi lembaga tertinggi negara yang bisa menghentikan jabatan presiden, mekanisme pemakzulan presiden pun sangat panjang. “MPR hari ini itu bukan menjadi lembaga tertinggi negara. Pemakzulan hari ini juga sangat panjang prosesnya. Bahkan dia harus meminta fatwa dari MK, juga harus dapat membuktikan bahwa presiden melakukan pelanggaran konstitusi,” kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule melalui sambungan telepon sesaat lalu, Jumat (21/7). Iwan mengakui bahwa di era Presiden Jokowi tidak sedikit terjadi pelanggaran konstitusi. Seperti UU Nomor 2/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid di mana pemerintah diberikan hak imunitas untuk mengatur keuangan negara. Menurut Iwan, pelanggaran konstitusi
DEMOCRAZY.ID - Desakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 diyakini akan sulit dipenuhi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, selain MPR saat ini bukan lagi lembaga tertinggi negara yang bisa menghentikan jabatan presiden, mekanisme pemakzulan presiden pun sangat panjang. “MPR hari ini itu bukan menjadi lembaga tertinggi negara. Pemakzulan hari ini juga sangat panjang prosesnya. Bahkan dia harus meminta fatwa dari MK, juga harus dapat membuktikan bahwa presiden melakukan pelanggaran konstitusi,” kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule melalui sambungan telepon sesaat lalu, Jumat (21/7). Iwan mengakui bahwa di era Presiden Jokowi tidak sedikit terjadi pelanggaran konstitusi. Seperti UU Nomor 2/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid di mana pemerintah diberikan hak imunitas untuk mengatur keuangan negara. Menurut Iwan, pelanggaran konstitusi