Pencopotan Baliho Ganjar di Kodam TNI Diusut Bawaslu

DEMOCRAZY.ID - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya tengah mengusut pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

“Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja usai acara "Senandung Pemilu Damai" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam.

Dia mengatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (17/7), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa.

Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.

Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.

Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu," ungkap Yudo di Bandung, Senin (17/7).

Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.

Heboh Baliho Ganjar Capres di Muara Teweh Kalteng Dicopot Oknum TNI, Kapendam Buka Suara

DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Ganjarian, Guntur Romli, memprotes pencopotan baliho Ganjar Pranowo oleh anggota TNI seperti yang viral di media sosial. 

Menurut informasi yang didapatnya, baliho Ganjar diturunkan oleh pihak Danramil Muara Teweh atas perintah dari Dandim Barito Utara. TNI buka suara soal ini.

"Saya nggak tahu alasan pencopotan itu. Tapi yang mencurigakan kenapa pihak TNI yang mencopot? Apa urusannya TNI dengan baliho?" ujar Guntur Romli, dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Bagi Guntur, pencopotan baliho Capres oleh TNI bisa menimbulkan persepsi negatif. Baginya, aturan di Indonesia mengharuskan TNI bersikap netral.

"Jikapun perlu ada penertiban baliho, yang berhak melakukannya adalah aparat Pemda. Misalnya Satpol PP. Bukan pihak militer," katanya.

Menurut Guntur, pencopotan itu memberi kesan ada titipan dari seseorang agar sosialisasi bacapres Ganjar di Barito Utara terhambat. 

Tindakan itu dinilai membungkam aspirasi masyarakat Barito Utara untuk mengekspresikan pilihan politiknya.

"Aparat TNI di Barito Utara jangan bertindak berlebihan apalagi bertindak di luar wewenangnya. Jangan juga dengan alasan menjaga ketertiban justru malah menjadi pembungkam aspirasi masyarakat," ujar Guntur.

"Ganjarian protes sangat keras jika alat-alat militer digunakan untuk menekan Ganjar," ucapnya.

Penjelasan TNI

Pusat Penerangan TNI menyampaikan ada pencopotan banner atau baliho foto Ganjar Pranowo oleh anggota TNI di Muara Teweh, Barito Utara. 

Namun, TNI menegaskan tindakan itu untuk menjaga netralitas TNI di Pemilu 2024 karena berada di lahan TNI.

"Pencopotan banner foto balon capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw pada Sabtu 15 Juli 2023 adalah demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2024. Jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada Prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar tahun 2024," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksma Julius Widjojono, dalam keterangannya.

Terkait dengan video viral anggota TNI mencopoti banner foto Ganjar, Julius menyebut narasi yang beredar dan menyebut TNI adalah salah. Banner foto Ganjar dicopot karena berada di lahan milik TNI.

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan 'Netralitas TNI pada Pemilu 2024' di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," katanya.

Kapuspen TNI menjelaskan kronologi pemasangan hingga pencopotan. Menurut keterangannya pencopotan terjadi pada Sabtu (15/7/2023). Berikut runutan kronologi dari TNI.

- Sekira pukul 09.49 WIB Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat WA dari Sdr. Ahmad Gunadi (putra Bupati Barito Utara) tentang permohonan ijin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.

- Saat Dandim melihat kiriman foto tersebut, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada di lahan Makodim 1013.

- Kemudian Dandim perintahkan Pasilog untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Mtw. [Democrazy/detik]