DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta rezim pemerintah setelah Presiden Jokowi nanti tetap melanjutkan program hilirisasi industri. Luhut menyinggung kubu sebelah yang menyuarakan perubahan-perubahan.
Luhut mengatakan, hilirisasi bisa menciptakan lapangan kerja dan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia.
Terlebih Indonesia punya kekayaan komoditas, mulai dari nikel, timah, sampai rumput laut.
"Akan ada efeknya dan memberi dampak yang besar terhadap negara ini. Ketika kita bisa menggabungkan semua ekosistem itu, kita akan bawa negeri ini di 2045 untuk menjadi lebih maju," kata Luhut di acara Nickel Conference 2023 di Jakarta, Selasa (25/7).
Luhut mengatakan pemerintah saat ini sudah pada jalur yang tepat untuk mencapai cita-cita Indonesia maju 2045.
Dia tak setuju bila ada pihak yang menyuarakan perubahan-perubahan tanpa poin yang spesifik.
"Jadi saya tidak setuju dengan mengatakan perubahan, apa poin perubahan itu. Siapa pun yang menjadi pemerintah berikutnya, harus melakukan ini," - Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan -
Untuk mendapat gambaran besar hilirisasi saat ini, Luhut mengaku butuh waktu 5 tahun, atau satu periode pemerintahan.
Bila sistem diubah, maka butuh waktu lebih lama lagi, menggapai cita-cita Indonesia maju 2045 juga bisa lebih lama.
"Pengalaman saya, saya membutuhkan 5 tahun untuk mengerti keseluruhan ekosistem ini, untuk membangun ekosistem ini," kata dia.
Luhut menjabarkan, setidaknya Indonesia saat ini memiliki enam agenda utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama adalah hilirisasi industri, termasuk industri pertambangan.
"Negara kami memiliki 6 agenda, ini lah yang kita lakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Indonesia punya 6 agenda. Pertama, melanjutkan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi," ungkapnya.
Agenda kedua adalah digitalisasi. Menurutnya digitalisasi penting untuk membuat penyebaran informasi menjadi lebih efisien, transparan, dan membantu pemerintah untuk mengurangi korupsi korupsi.
Ketiga, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.
Agenda keempat adalah mengembangkan infrastruktur untuk membuat interkoneksi dari orang, barang, dan informasi.
Agenda kelima, pemerintah melakukan dekarbonisasi untuk mempercepat net zero emission, sambil menangkap peluang di bisnis ekonomi hijau.
Agenda keenam yakni menyelesaikan masalah ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Dia berharap agenda-agenda ini bisa dilanjutkan oleh periode pemerintahan selanjutnya.
"Dan ini yang paling penting, karena 6 agenda ini tidak akan selesai dalam satu kepresidenan. Untuk konsisten melakukan ini, maka kita akan jadi negara yang kuat dalam 30 tahun," pungkasnya. [Democrazy/kumparan]
