DEMOCRAZY.ID - Para pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan utuh korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Based Trasciever Station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universtias Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu semestinya mengungkap terang tentang keterlibatan para politisi. Namun, Zainal mengamati, dalam dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan ke persidangan pekan lalu, tak ada muncul nama-nama para politisi yang diduga turut terlibat. Termasuk, yang disebut-sebut turut menerima aliran uang korupsi tersebut. “Kalau dari dokumen yang beredar malah, beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu, kayaknya para politisi itu menjadi hilang. Enggak semua namanya ada di dalam rencana itu,” kata Zainal, Ahad (9/7/2023). Zainal tak memerinci nama-nama para polisi yang menurutnya
DEMOCRAZY.ID - Para pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan utuh korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Based Trasciever Station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universtias Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu semestinya mengungkap terang tentang keterlibatan para politisi. Namun, Zainal mengamati, dalam dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan ke persidangan pekan lalu, tak ada muncul nama-nama para politisi yang diduga turut terlibat. Termasuk, yang disebut-sebut turut menerima aliran uang korupsi tersebut. “Kalau dari dokumen yang beredar malah, beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu, kayaknya para politisi itu menjadi hilang. Enggak semua namanya ada di dalam rencana itu,” kata Zainal, Ahad (9/7/2023). Zainal tak memerinci nama-nama para polisi yang menurutnya