DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai alasan mengapa terus-terus memamerkan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus korupsi. Menurut MAKI, Luhut telah melakukan intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"MAKI menanggapi pernyataan Pak Luhut, sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap Pak Luhut yang merupakan bentuk intervensi terhadap KPK," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Selasa (18/7/2023).
Meskipun KPK berada di bawah otoritas eksekutif berdasarkan undang-undang, MAKI mengingatkan bahwa KPK harus bekerja secara independen.
"Walaupun berada di bawah otoritas eksekutif menurut UU baru, namun tindakan KPK tetap independen, termasuk dalam hal OTT. Oleh karena itu, saya membela KPK yang melaksanakan OTT," katanya.
"Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Pak Luhut harus mencabut kata-kata yang menghina OTT," tambahnya.
Boyamin juga meminta agar Ketua KPK, Firli Bahuri, tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. KPK harus tetap melakukan OTT jika ada orang atau pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Pak Firli harus bersikap tegas dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menjalankan tindakan hukum, termasuk OTT, dan tetap melaksanakan OTT jika ada orang yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti suap atau gratifikasi," katanya.
MAKI juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Luhut karena dianggap melakukan intervensi terhadap kerja KPK. Menurut MAKI, koordinasi dengan KPK seharusnya dilakukan oleh Menko Polhukam, Mahfud Md.
"Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Pak Luhut agar tidak mengulangi dan mengklarifikasi pernyataan yang menghina OTT yang dilakukan oleh KPK," katanya.
"Jika pemerintah perlu berkoordinasi dengan KPK, itu adalah tugas Menko Polhukam, Pak Mahfud, bukan Pak Luhut. Kita harus saling menghormati peran masing-masing, jangan seperti ini," tambahnya.
Sebelumnya, Luhut berbicara mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK. Luhut berpendapat bahwa semakin sedikit OTT yang dilakukan, menandakan bahwa kinerja KPK semakin baik.
"Kalau tidak ada OTT, malah lebih baik. Itu berarti upaya pencegahannya lebih efektif," kata Luhut di KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/7).
Hingga saat ini, KPK baru melakukan tiga kali OTT. Luhut menyambut baik sistem penegakan hukum yang sedang berlangsung di KPK.
Dia merasa heran bahwa penindakan korupsi di Indonesia masih dipamerkan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.
"Seharusnya kita tidak perlu terlalu sering melakukan OTT. Apa kita bangga melihat OTT-OTT seperti itu? OTT dengan jumlah 50 juta, 100 juta. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah uang yang mereka selamatkan dalam triliunan-triliunan," jelas Luhut.
Secara khusus, Luhut juga memberikan pujian terhadap kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Dia mengapresiasi sistem pencegahan yang telah disusun oleh Pahala di KPK.
"Pahala bekerja sama dengan saya. Saya melaporkan kepada Presiden, bahwa Pahala dan Firli bekerja dengan sangat baik dan patut diacungi jempol. Menurut saya, mereka melakukan pekerjaan yang baik," ujar Luhut. [Democrazy/detik]
