DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Luhut menilai semakin sedikit OTT, kerja KPK semakin baik.
"Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik," kata Luhut di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Pada tahun ini, KPK pun baru melakukan tiga kali OTT. Luhut menyambut antusias sistem penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPK.
Dia mengaku heran jika penindakan korupsi di Indonesia masih dibanggakan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.
"Ya memang harus ke situ (OTT sedikit). Kita ngapain bangsa ini pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," jelas Luhut.
Secara khusus Luhut juga memuji kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia mengapresiasi sistem pencegahan yang telah disusun Pahala di KPK.
"Pahala itu kerja sama saya. Lapor presiden, Pak Presiden ini kerjanya Pahala sama Firli ini hebat, paten. Karena menurut saya angka urusannya," ujar Luhut.
Luhut Tak Setuju KPK Dianggap Gagal gegara Penangkapan Sedikit: Ndeso!
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak setuju KPK dianggap tak sukses gara-gara sedikit menangkap orang. Dia mengatakan pihak yang beranggapan seperti itu berarti kampungan.
"Itu dilihat jangan drama-drama saja tadi ditangkap. Kalau kurang jumlahnya ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu. Menurut saya itu ndeso," kata Luhut usai menjadi pembicara dalam diskusi tata kelola pelabuhan di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Luhut meminta kerja KPK jangan hanya dilihat dari jumlah koruptor yang ditangkap. Dia mengatakan penangkapan yang berkurang, tapi makin banyak penghematan keuangan negara menjadi tanda kesuksesan KPK.
"Pemikiran modern makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses," katanya.
Luhut juga menilai tidak benar jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia turun gara-gara KPK sedikit menangkap koruptor. Dia menilai pemikiran itu keliru.
"Ya itu yang menurut saya tidak benar. Perkara penindakan turun karena sistemnya semakin bagus, tidak bisa korupsi dan tidak bisa mencuri. Kan bagus, penghematan," katanya.
Dia mengaku tidak anti terhadap penindakan korupsi. Dia meminta pemberantasan korupsi lebih diperkuat di bidang pencegahan.
"Jadi sekarang dengan digitalisasi ini KPK membantu kami dalam membuat digitalisasi untuk tadi e-katalog. Juga kemudian membantu dalam national single windows dan juga tadi mengenai ekosistem mengenai pemerintah berbasis elektronik. Ini semua kerjaan dalam pencegahan dan itu menghemat ratusan triliun dan itu meningkatkan pajak," tutur Luhut. [Democrazy/detik]
