DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memastikan akan melanjutkan pembangunan jalan tol yang selama ini gencar dilakukan Presiden Jokowi.
Tapi pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur lainnya, dilakukan dengan memperhatikan unsur keadilan bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Juru Bicara yang juga Tim Ahli Ekonomi Anies Baswedan, Thomas Trikasih Lembong, memaparkan salah satu wujud keadilan bagi masyarakat pemilik lahan, yakni dengan menjadikan lahan tersebut sebagai investasi publik dalam bentuk penyertaan modal.
Hal tersebut juga ditegaskan Anies dalam wawancara khusus dengan jurnalis senior, Karni Ilyas, di kanal YouTube miliknya.
“Sehingga, ketika jalan tol menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut bukan hanya lari ke orang-orang atau kantor-kantor yang ada di Jakarta, tapi juga dirasakan rakyat yang berada di sepanjang jalan tol,” kata Anies Baswedan, dikutip Senin (31/7).
Memaparkan gagasan Anies, Tom Lembong menyatakan hal tersebut merupakan salah satu komitmen perwujudan pembangunan yang berkeadilan a la Anies Baswedan.
Ia menyebutnya sebagai visi misi pembangunan Masyarakat Pemilik Aset (Ownership Society).
“Salah satu visi ekonomi kita adalah membangun sebuah Masyarakat Pemilik Aset atau istilahnya Ownership Society, di mana segenap warga dan rumah tangga bisa memiliki aset, dan menikmati kenaikan nilai aset tersebut,” ujarnya.
Dengan sebuah Ownership Society, mantan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menambahkan, mental masyarakat juga akan berubah total.
Karena publik yang berorientasi pada kenaikan nilai aset, menjadi peduli dengan strategi jangka panjang.
Tom Lembong yang juga mantan Menteri Perdagangan, merujuk pernyataan Anies Baswedan soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal, akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang.
“Kebanyakan aset itu kan harta jangka panjang, yang butuh kesabaran dan hal seperti keamanan serta kestabilan. Kecuali aset spekulatif, yang tentunya tidak tepat untuk masyarakat umum. Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan gaji mingguan atau bulanan, cenderung punya mental jangka pendek, yang sewajarnya mereka akan mikir sebatas minggu depan atau bulan depan saja,” paparnya.
Tom Lembong menggambarkan adanya kesulitan menciptakan sebuah masyarakat yang bisa benar-benar sejahtera, jika hanya mengandalkan penghasilan berkala seperti gaji atau hasil panen.
Berbeda, lanjutnya, dengan masyarakat kebanyakan di negara-negara maju yang secara regulasi bisa dikondisikan memiliki aset-aset dalam sebuah usaha atau bisnis.
“Masyarakat di negara maju bisa sejahtera karena keluarga dan individu punya aset seperti rumah, saham, obligasi dan kepemilikan dalam sebuah usaha, yang nilainya naik dari tahun ke tahun,” pungkas Tom Lembong. [Democrazy/Kumparan]
