DEMOCRAZY.ID - KPK belum lama ini mendeteksi ekspor ilegal nikel ore alias bijih nikel 5 juta ton ke China. Merespons hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah sama sekali tak tahu-menahu soal ini. "Pemerintah tidak tahu sama sekali. Kami sama sekali tidak tahu jujur," kata Bahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023). Menurut Bahlul pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel sejak Oktober 2019 silam dan resmi ditetapkannya pada Januari 2020. Atas hal ini, ia menekankan hal tersebut harus diproses secara hukum. "Karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember, sebenarnya Oktober 2019. Kemudian legal formalnya itu dilakukan di Januari 2020. Kalau masih ada yang seperti itu, proses saja secara hukum," katanya. Kemudian saat ditanya lebih lanjut tentang apakah kejadian ini disebabkan oleh adanya kecolongan pengawasan, Bah
DEMOCRAZY.ID - KPK belum lama ini mendeteksi ekspor ilegal nikel ore alias bijih nikel 5 juta ton ke China. Merespons hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah sama sekali tak tahu-menahu soal ini. "Pemerintah tidak tahu sama sekali. Kami sama sekali tidak tahu jujur," kata Bahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023). Menurut Bahlul pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel sejak Oktober 2019 silam dan resmi ditetapkannya pada Januari 2020. Atas hal ini, ia menekankan hal tersebut harus diproses secara hukum. "Karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember, sebenarnya Oktober 2019. Kemudian legal formalnya itu dilakukan di Januari 2020. Kalau masih ada yang seperti itu, proses saja secara hukum," katanya. Kemudian saat ditanya lebih lanjut tentang apakah kejadian ini disebabkan oleh adanya kecolongan pengawasan, Bah