Beranda
HOT NEWS
POLITIK
TRENDING
Ketua BEM UI Minta Jokowi Stop Dana Buzzer!


DEMOCRAZY.ID - Ketua BEM UI Melki Sedek Huang meminta Presiden Jokowi untuk segera menghentikan dana untuk para buzzer. 


Menurutnya salah satu perusak NKRI adalah para buzzer yang sengaja dipelihara rezim.


Melki menyebut, buzzer-buzzer yang disebutnya didanai pemerintah tersebut justru memperkeruh suasana, dan melawan secara radikal kritik-krtitlk yang disampaikan masyarakat.


"Padahal yang ditugaskan untuk melawan kritik-kritik kita itu harusnya teman-teman KSP (Kantor Staf Presiden), jubir presiden, teman-teman organ pemerintahan," kata Melki dalam perbincangannya di kanal YouTube Abraham Samad.


Pernyataan Melki ini dilakukan setelah sebelumnya  melontarkan kritik  kepada DPR RI lewat cuitan di akun Twitternya yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan Perampok Rakyat. 


Cuitan itu disertai meme bergambar Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus dengan dua tikus yang keluar dari gedung kura-kura.


Tak hanya itu, berikutnya BEM UI juga mengkritik keras  Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Melki Sedek Huang seolah melontarkan kalimat yang terkesan bernada ancaman, terkait masa akhir jabatan Presiden Jokowi yang kemungkinan berdarah-darah.


“Presiden Jokowi ini kan sudah memasuki tahun ke-9, tahun ke depan ini tahun ke-10 dan terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," tegasnya.


Koordinator BEM Seluruh Indonesia Serukan Golput Pemilu 2024



Koordinator BEM Seluruh Indonesia Hilmi Ash Shidiqi serukan Golput di Pemilu 2024. Masyarakat diminta tidak memilih atau mencoblos dalam pesta demokrasi.


Seruan Golput Pemilu 2024, disampaikan Koordinator BEM sekaligus Ketua BEM UNS (Universitas Sebelas Maret), Surakarta Hilmi Ash Shidiqi di Channel Abraham Samad Speak Up (28/6).


Golput adalah sikap politik untuk tidak memberi hak suara dalam Pemilu karena merasa kepentingan politik tidak terpresentasikan.


Menurut Koordinator BEM Hilmi seruan tidak memilih (Golput) dalam Pemilu 2024 adalah wajar, 


"Alasannya, karena Parpol tidak berpihak pada rakyat," ujarnya.


Selama Parpol tak ada keberpihakan pada rakyat, "Maka seluruh Parpol patut diberi sangsi. Untuk tidak memilih di Pemilu 2024," ungkap Hilmi.


Ia kutip buku berjudul, "How Democracies Die," terbitan 2018 ditulis dosen Universitas Harvard, yaitu Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.


Buku itu mengatakan, lanjut Hilmi, bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi dari pemerintahan yang terpilih hasil Pemilu.


"Seperti yang kita rasakan sekarang. Demokrasi kita cacat bahkan mati di bawah kepemimpinan Jokowi hasil Pemilu 2019 lalu," tegasnya. Tetap serukan Golput di Pemilu 2024. [Democrazy/FNN]

Penulis blog