DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Putra presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep mengaku bakal menyelesaikan berbagai masalah di Kota Depok, jika dirinya terpilih menjadi wali kota setempat pada Pemilu 2024 mendatang.
Salah satu program unggulannya adalah berantas 8 tuyul yang selama ini meresahkan warga Depok.
Adapun program pemberantasan 8 tuyul itu diajukan oleh Relawan Kaesang, Sang Menang yang digelar di Sawangan, Depok, Minggu (2/7/2023). Pengajuan program ini kemudian disanggupi Kaesang.
Ketua DPP PSI Sigit Widodo mengatakan, 8 point yang menjadi tema diskusi merupakan hasil representasi dari pesan-pesan yang disampaikan Kaesang Pangarep terkait Kota Depok dalam banyak kesempatan. Terkait tangkap tuyul juga sempat diutarakan Kaesang dalam sebuah podcast.
"Jadi ini adalah satu tafsir kami dari kelompok relawan Sang Menang, bahwa tuyul itu bukan dalam artian harfiah sebagai makhluk halus, tetapi adalah orang atau kelompok-kelompok yang selalu merugikan masyarakat depok. Seperti yang disampaikan Mas Kaesang ini harus diberantas karena ini merugikan masyarakat Depok. Itu yang disampaikan dalam podcast Deni Cagur begitu," kata Sigit ditemui di Joglo Nusantara Depok, Minggu (2/7/2023).
"Kemudian kemarin kita diskusi bersama relawan Sang Menang, sebenarnya apa saja yang merugikan masyarakat depok, kita temukan 8 poin ini lah," tambahnya.
Dalam diskusi tersebut hadir masyarakat peduli dan pecinta lingkungan di Depok, seperti Heri Diantaranya yakni, Heri Saefudin atau biasa disapa dengan panggilan Heri Blankon, pendiri Yayasan Pohon Emas Nusantara dan beberapa aktivia lingkungan lainnya.
Dalam ruang diskusi nampak spanduk bertuliskan 'Tangkap 8 Tuyul Depok'. Dalam spanduk disebutkan ada 8 point yang dimaksud 8 tuyul Depok, yakni soal pelaku kekerasan seksual, sindikat proatitusi anak, tukang gusur sekolah, pemain program dan anggaran, perusak lingkungan, mafia tanah dan maling setu dan pengutip retribusi ilegal.
"Hari ini kita menitik berat, lebih membahas masalah lingkungan, kemudian masalah perubahan situ jadi fasilitas umum, kemudian fasilitas komersial dan perumahan juga. Itu salahsatu yang jadi masalah lingkungan yang besar lah buat Depok. Karena dengan tidak adanya setu, wilayah serapan semakin berkurang, berdampak pada banjir, kemudian kesulitan air bersih," kata Sigit.
"Disampaikan tadi hanya 15 persen masyarakat Depok yang punya akses air bersih, dalam hal ini dari PDAM. Artinya ini kan stok airnya juga terbatas, artinya ini harus jadi perhatian," tambahnya.
Sigit menyebutkan, persoalan setu memang bukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok.
Namun ia berharap Wali Kota Depok bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada perbaikan dan pemeliharaan setu di Depok.
"Dalam hal ini kami berharap Mas Kaesang juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk perbaiki setu-setu yang ada di Depok," pungkasnya.
Sigit mengatakan, Kaesang Pangarep dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Depok saat ini.
"Optimis (Kaesang) bisa selesaikan. Pertama Kaesang tidak ada kepentingan, dalam hal ini Mas Kaesang sebagai orang luar relatif tidak punya kepentingan apapun di Depok. Ketika masuk ke Depok, dia akan didukung masyarakat," kata Sigit.
Selain itu, kata Sigit, prostutusi anak di Kota Depok juga jadi masalah yang harus segera diselesaikan.
Tagline Kota Depok sebagai Kota Religius dianggap bertolak belakang dengan fakta adanya priotitusi yang melibatkan anak di Kota Depok.
"Kemudian prostitusi anak, kemarin temen-temen diskusi dan ternyata ada jaringan pristitusi di Depok dan memang tidak hanya di Depok. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa ditangani apabila Pemkot Depok bekerjasama dengan Pemprov DKI, Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan masalah prostitusi anak, karena ini kan mengerikan," kata Sigit.
"Depok yang tagline nya kota religius, tetapi di dalamnya ada proatitusi anak. Itu hal-hal seperti ini sebetulnya adalah masalah polutical will aja," tambahnya. [Democrazy/detik]
