DEMOCRAZY.ID
Kenapa Ketua PROJO Jadi Menkominfo?
Kalaulah cari pengganti dari Parpol terlalu riskan –mengingat Menteri sebelumnya dari NASDEM— Mengapa tidak mencari dari kalangan Profesional Non Politisi saja?
Saya tidak hendak menyoal kapasitas karena itu debatable, TETAPI Kenapa mesti dari Unsur Relawan?
Pada Tahun-Tahun Politik, Kemenkominfo memiliki posisi yang sangat strategis karena memiliki Sarana & Prasarana untuk “MEMONITOR” lalu lintas informasi & komunikasi baik di media mainstream maupun media sosial di negara ini.
Untuk menuduh Kemenkominfo di bawah Budi Arie Setiadi akan dijadikan “Alat Politik” oleh Pak Jokowi, mungkin masihlah terlalu prematur.
AKAN TETAPI yang bisa dipastikan adalah mustahil Kemenkominfo bisa dimanfaatkan oleh “Kelompok-Kelompok Politik” lain mengingat sebagaimana yang sudah kita tahu selama ini Pak BAS terbukti sangat loyal dan tegak lurus kepada Pak Jokowi.
Sekedar pengingat: berapa banyak Akun Medsos yang hangus pada Pilpres 2019. Boleh percaya boleh tidak, meski secara formal dikatakan itu sebab melanggar ketentuan-ketentuan dari Pemilik Platform AKAN TETAPI itu ada “masukan” dari Pemerintah Berkuasa yang tentunya melalui Kemenkominfo.
(Tara Palasara)
Pengamat: Jokowi Tunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo Biar Projo Loyal soal Dukungan Pilpres 2024!
.jpg)
Pengamat politik Ujang Komaruddin melihat ada kepentingan kedua belah pihak dari penunjukan Budi Arie Setiadi untuk menggantikak posisi Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kepentingan dua belah pihak yang dimaksud ialah antara Presiden Jokowi dengan Budi yang notabene merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo). Kepentingan itu tidak jauh-jauh kaitannya dengan Pilpres 2024.
"Ya untuk kepentingan dua belah pihak saja. Kepentingan Jokowi dan kepentingan relawan khususnya Projo yang kelihatannya saling mengikat satu sama lain untuk bisa dukung mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang dihubungi, Senin (17/7/2023).
Menurut Ujang salah satu hal untuk memgingat kepentingan masing-masing itu adalah lewat pemberian jabatan dari Jokowi kepada Budi.
"Ya tentu diberikan jabatan sebagai menteri Arie Budi Setiadi-nya itu agar berkomitmen mungkin dengan Jokowi bersama-sama untuk dukung mendukung capres yang dicalonkan oleh Jokowi agar seiya-sekata, agar kompak satu barisan soal Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
Ujang menegaskan praktik pemberian jabatan melalui keputusan politik itu merupakan hal yang biasa di dunia politik.
Dalam kasus Budi, pemberian jabatan sebagai Menkominfo diharapkan dapat membuat relawan loyal terhadap Jokowi.
"Itu hal yang biasa-biasa saja di dalam politik diberikan jabatan, diberikan jatah menteri untuk tetap loyal bersama-sama Jokowi soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
"Ya saya sih melihatnya ini pola umum saja, pola biasa saja yang dilakukan oleh Jokowi kepada relawan agar relawan-relawan itu ya tetap dalam barisan Jokowi sehingga ya ke depan Jokowi masih punya power dalam konteks menentukan siapa capres yang akan didukungnya," tutur Ujang.
Bukan Ahli di Kominfo
Ujang menilai keputusan Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi merupakan keputusan politik. Pasalnya, menurut Ujang, Budi bukan figur yang memiliki kemampuan di bidang Kemenkominfo.
"Karena mungkin Ketum Projonya bukan ahli, bukan bidangnya di Kemenkominfo mungkin di situ tapi kan jabatan politik itu ya tadi bisa diisi oleh siapapun," kata Ujang.
Padahal menurut Ujang, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian strategis yang perlu dijabat oleh figur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Walau begitu, Ujang memahami penunjukan Budi sebagai Menkominfo yang memang merupakan hak prerogatif Jokowi.
Ia juga berpandangan wajar ada keputusan politis dalam mengisi jabatan di kabinet.
"Tetapi di saat yang sama kita mengkritisi bahwa ya mungkin publik melihatnya bahwa Arie Budi Setiadi bukan ahli di bidangnya gitu, bukan orang yang kompeten di situ tapi karena jabatan politik siapapun bisa mengisi posisi apapun di kementerian. Itu sulitnya jabatan politik itu," kata Ujang.
Budi Arie Setiadi menegaskan meski dirinya dilantik kekinian menjadi Menkominfo RI yang baru menggantikan Johnny G Plate ia menegaskan tetap akan menjadi Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo.
"(Saya) masih, ketua umum Projo," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Justru, kata dia, Projo membentuk badan pemenangan Pilpres untuk 2024. Nantinya badan tersebut akan dikomandoi oleh Sekjen Projo Panel Barus.
"Cuman kita membentuk badan pemenangan Pilpres nanti Panel Barus sebagai ketua badan pemenangan Pilpres Projo," ungkapnya.
Ia menegaskan, meski masih berstatus sebagai ketum Projo tidak akan terjadi bias antara jabatannya sebagai Menkominfo.
"Nggak, supaya karena kami nanti diuraikan untuk menyatukan," ujarnya. [Democrazy]
