DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, menilai rencana renovasi Jakarta International Stadium (JIS) sebagai rencana politisasi. Surya menyebut inspeksi yang dilakukan pemerintah ke JIS berlebihan.
"Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan," ujar Surya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (5/7/2023).
Menurutnya, yang bisa menilai rumput JIS layak atau tidak ialah FIFA. Surya menilai ada juga kepentingan bisnis dari evaluasi tersebut.
"Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?" ujar dia.
"Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba sudah keluar nilai proyek Rp 6 milyar. Ini mau perbaiki JIS atau mau cari proyek rumput?" sambungnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan inspeksi yang dilakukan terkesan drama. Sebab, dia mendengar jika PT Jakarta Propertindo (JakPro) tidak diajak dalam inspeksi, dan renovasi diambil alih pemerintah pusat.
"Jadi niatnya seperti memang mau bikin drama, bukan survey teknis. Sementara PT KRP kan kebanyakan bikin lapangan golf, lihat saja semua proyeknya lapangan golf. Satu (proyek-red) lapangan bola terkenal cuma Gelora Bung Karno, jadi saya bingung kenapa dia bisa dapat GBK ya?" ungkapnya.
Dia pun meminta pemerintah segera menghentikan politisasi JIS. Sebab, hal itu kata dia bertentangan dengan akal sehat dan dinilai menghambur-hamburkan uang negara.
Surya kemudian mengatakan JIS dibangun dengan mengikuti standar dan FIFA Stadium Guideline.
Menurutnya, jika ada alasan masalah fasilitas parkir, FIFA Stadium Guideline tidak menerangkan batas minimal parkir yang perlu disediakan.
"JIS sendiri saat ini memiliki 1.200 parkir yang diprioritaskan untuk tim, penonton dengan disabilitas, VVIP dan undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianto Saroso, Kemayoran dan Ancol," terang dia. [Democrazy/RMOL]
