DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Panjaitan tidak setuju terkait pihak berbicara soal perubahan.
Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, menyatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan.
"Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah," kata Surya Tjandra dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu mencontohkan soal program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies adalah kepala daerah yang terdepan, karena hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasis digital.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wamen ATR/ BPN, teroboson penting yang dilakukan Anies adalah program JakartaSatu, yang menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI dengan data persil kantor wilayah ATR/BPN.
"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain," terangnya.
Selain pertanahan, lanjut Surya, sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan.
Menurutnya, Jakarta adalah satu-satunya kota di negeri ini yang menggabungkan keduanya melalui misalnya berbagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Gagasan awal RPTRA menurut Surya, muncul saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, tetapi Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI.
Mekanismenya, sambungnya, saat kondisi baik RPTRA berfungsi sebagai ruang publik, tetapi saat buruk ketika musim hujan dan air melimpah, RPRTA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.
"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," ujar dosen fakultas hukum Universitas Trisakti ini.
Sementara terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang 'super-tinggi' saat ini.
Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah, karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu dikuatkan.
"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," cetusnya.
Surya menegaskan bahwa Anies Baswedan berpikiran yang sama dengan Luhut, bahwa semua hal yang baik dikerjakan pemerintahannya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
Karena itu, Surya mengatakan bahwa sepatutnya tidak perlu ada lagi 'super-minister' yang harus melakukan semuanya.
"Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar," pungkas Surya.
Luhut Binsar Pandjaitan telah berulang kali menyinggung soal pihak yang mau membuat perubahan.
Hal ini diungkapkan Luhut merujuk pada program salah satu bakal calon presiden yang menyuarakan perubahan.
"Jadi saya tidak setuju atau tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan, Anda tahu? Apa yang terjadi perubahan," kata Luhut dalam CNBC Nickel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). Luhut hadir secara daring dalam acara tersebut. [Democrazy/detik]
