DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ratusan pasukan cadangan Israel berbaris di Tel Aviv mengancam untuk menolak layanan sukarela mereka jika pemerintah terus maju dengan rencana kontroversialnya untuk mengekang kekuasaan Mahkamah Agung.
Dorongan oleh koalisi nasionalis-agama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghapus pengadilan dari beberapa kekuatan peninjauannya telah memicu protes massal di seluruh Israel dan menimbulkan keprihatinan mendalam di antara sekutu, termasuk Amerika Serikat (AS).
Protes makin intens saat ratifikasi kian dekat, sementara salah satu menteri kabinet mengatakan pemerintah dapat memikirkan kembali upaya polarisasi untuk merombak peradilan jika protes meningkat.
Protes pasukan cadangan dari beberapa formasi paling elit militer, termasuk pilot tempur dan unit pasukan khusus, telah menarik perhatian dan menimbulkan kekhawatiran dari kepala pertahanan bahwa protes berisiko membahayakan keamanan nasional.
Pemerintah dan pendukungnya mengatakan perubahan yang diusulkan diperlukan untuk mengendalikan apa yang mereka lihat sebagai hakim aktivis yang merambah ke ranah politik.
Ron Scherf (51) seorang letnan kolonel di Unit Pengintaian Staf Umum yang telah berada di pasukan cadangan selama 23 tahun dan termasuk di antara mereka yang memprotes, menilai proposal tersebut merusak nilai-nilai demokrasi Israel dan melanggar "kontrak tidak tertulis" yang dimilikinya dengan angkatan bersenjatanya.
"Setiap prajurit yang membahayakan nyawanya dan menjalankan misi melakukan itu untuk negara yang didefinisikan sebagai Yahudi dan demokratis," katanya kepada Reuters, dikutip Kamis (20/7/2023).
"Tetapi jika Anda mengeluarkan salah satu dari itu, jika negara berhenti menjadi Yahudi atau demokratis, itu bukan lagi negara yang dapat dilindungi," katanya.
Penyelenggara protes menunjukkan 300 surat dari dokter militer yang mengatakan mereka tidak akan melayani dan membagikan surat yang ditandatangani oleh 750 tentara cadangan dalam operasi khusus yang mengatakan mereka tidak akan melapor untuk bertugas jika undang-undang disahkan.
Adapun, prajurit yang menolak melapor untuk dinas sukarela tidak melanggar hukum militer atau perdata dan dengan demikian tidak dapat dihukum.
Beberapa tentara cadangan telah menjelaskan bahwa jika Israel memasuki keadaan darurat, mereka akan melapor untuk panggilan darurat.
Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi, selama kunjungan pangkalan angkatan udara pada Rabu, menyebut sistem sukarelawan itu kritis.
"Seruan untuk tidak melapor merugikan."
Rakyat Vs Pemerintah
Sementara itu, ratusan orang Israel yang menentang rencana pemeriksaan yudisial pemerintah berjalan kaki di bawah terik matahari musim panas di jalan raya utama menuju Yerusalem dengan harapan menggalang dukungan menjelang pemungutan suara reformasi minggu depan.
Para pengunjuk rasa, banyak dari mereka membawa bendera nasional dan meneriakkan "Demokrasi!", berangkat dari Tel Aviv pada Sabtu untuk berjalan menanjak sejauh 66 km dan berkemah di sekitar jalan tersebut.
Mereka berencana untuk mencapai Yerusalem dan berunjuk rasa di luar parlemen saat parlemen mulai meratifikasi undang-undang yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan eksekutif, dan yang oleh para kritikus dilihat sebagai pengekangan independensi yudisial.
"Kami akan melambangkan fakta bahwa kami ingin menyatukan kembali rakyat dan memastikan negara atau negara tidak akan jatuh," kata pemimpin protes Shikma Bressler kepada Reuters. [Democrazy/CNBC]
