DEMOCRAZY.ID - Sejumlah organisasi lingkungan menentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hutan di Kalimantan Timur. Mereka menuding rencana tersebut menguntungkan korporasi, tapi mengabaikan kepentingan masyarakat. Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari WALHI, Auriga Nusantara, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Forest Watch Indonesia, dan AMAN Kalimantan Timur mengatakan dari sekitar 700.000 hektare hutan yang akan diubah fungsi dan peruntukannya, hanya 13% yang dialokasikan untuk masyarakat setempat. Sisanya untuk korporasi. “Yang akan menanggung keuntungan dari proses itu adalah korporasi. Rakyat sama sekali tidak diakomodasi perlindungan dan pengakuan wilayah kelolanya,” kata Fathur Roziqin Fen, direktur eksekutif WALHI Kaltim. WALHI juga menilai bahwa revisi tata ruang kerap dijadikan cara untuk mengampuni aktivitas ilegal perusahaan. Ketua DPRD Kaltim, yang mengesahkan revisi ini, mengatakan kebijakan tersebut sudah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku ser
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah organisasi lingkungan menentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hutan di Kalimantan Timur. Mereka menuding rencana tersebut menguntungkan korporasi, tapi mengabaikan kepentingan masyarakat. Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari WALHI, Auriga Nusantara, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Forest Watch Indonesia, dan AMAN Kalimantan Timur mengatakan dari sekitar 700.000 hektare hutan yang akan diubah fungsi dan peruntukannya, hanya 13% yang dialokasikan untuk masyarakat setempat. Sisanya untuk korporasi. “Yang akan menanggung keuntungan dari proses itu adalah korporasi. Rakyat sama sekali tidak diakomodasi perlindungan dan pengakuan wilayah kelolanya,” kata Fathur Roziqin Fen, direktur eksekutif WALHI Kaltim. WALHI juga menilai bahwa revisi tata ruang kerap dijadikan cara untuk mengampuni aktivitas ilegal perusahaan. Ketua DPRD Kaltim, yang mengesahkan revisi ini, mengatakan kebijakan tersebut sudah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku ser