Investasi di Jateng Kalah Menarik dari Jabar hingga DKI, Kok Bisa?

DEMOCRAZY.ID - Provinsi Jawa Tengah gagal masuk lima besar tujuan investasi di Indonesia. Hal ini disinggung Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan II.

Menurut Bahlil, pemerintah Jawa Tengah harus bekerja keras dan berkolaborasi, serta menerapkan inovasi. 

Namun ia yakin Jawa Tengah bakal menjadi provinsi yang bagus karena memiliki kawasan industri Batang.

"(Jateng) butuh kerja keras lagi, butuh kolaborasi. Saya pikir butuh inovasi kerja sama-sama, kita harus bangun kebersamaan di sana. Saya pikir Jateng ke depan akan jadi provinsi yang bagus karena ada Kawasan Industri Batang di sana," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (21/7/2023).

Bahlil juga sempat membandingkan provinsi Jawa Barat dengan Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo tersebut. 

Menurutnya, buruh di Jawa Barat cenderung lebih produktif ketimbang Jawa Tengah, meskipun upah di Jabar lebih mahal. Hal ini membuat investor lebih melirik Jawa Barat untuk tujuan investasi.

"Jawa Barat salah satu daerah yang tenaga kerjanya produktif, sekalipun upahnya mahal. Beda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah oleh bagian investor mengatakan sekalipun upahnya murah, tingkat produktivitasnya itu di Jawa Barat lebih tinggi. Makanya orang lebih suka ke Jawa Barat daripada ke sana (Jawa Tengah)," ujarnya.

Namun, Bahlil berpandangan para investor belum sepenuhnya terjun langsung ke Jawa Tengah. Pasalnya kawasan industri di wilayah itu dinilai sudah bagus.

"Tapi kami sampaikan kepada mereka bahwa itu mungkin karena belum dicoba saja, itu kan persepsi pengusaha. Toh buktinya banyak di Jateng, Jatim lebih bagus kok," tuturnya.

Adapun realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di triwulan II sebesar Rp 186,3 triliun atau 53,3%. Sementara dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 163,5 triliun atau 46,7%.

Total realisasi investasi tertinggi dari PMA dan PMDN masih dipegang provinsi Jawa Barat dengan Rp 53,7 triliun, diikuti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Rp 43 triliun, Jawa Timur Rp 31,1 triliun, Sulawesi Tengah Rp 26,6 triliun, dan Banten Rp 24,9 triliun. [Democrazy/detik]