DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Pesiden Jokowi enggan menuruti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.
Pemerintah Indonesia diketahui tengah fokus melakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Diketahui, proyek ini menjadi kebijakan andalan Presiden Jokowi, hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.
Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hilirisasi industri, kata Presiden Jokowi, dapat membuat sumber daya alam diekspor ke luar negeri.
Khususnya dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, hilirisasi juga digadang-gadang menjadi cara Indonesia melompat menjadi negara maju.
Lantaran diharapkan dengan hilirisasi Indonesia tak lagi mengekspor barang mentah melainkan barang jadi.
Seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini tengah digaungkan untuk beralih menggunakan energi terbarukan dan saat ini dibutuhkan dunia.
Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi (kemenko Marinves), dan Menteri Investigasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), Bhalil Lahadalia pun merespon permintaan penghapusan hilirisasi di dalam negeri.
“IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya darimana Indonesia rugi?" kata Bahlil Lahadalia Menteri Ivestasi/kepala BKPM.
Tidak hanya itu, Bahlil pun menyebut jika hilirisasi menjadi prioritas utama yang berada di bawah pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa larangan ekspor tersebut tidak akan dilakukan. Bahkan, dia menyebut boleh saja untuk digugat.
“Larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau (digugat) ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener saja,” lanjutnya.
Menjawab IMF, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan berkembang ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
Langkah hilirisasi disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) 1945 pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.
Jodi mengungkap hilirisasi Luhut Binsar Pandjaitan nantinya akan terbang ke Amerika dan dijadwalkan bertemu dengan managing Director IMF untuk menerangkan visi dengan lebih detail dan jelas.
Dirinya menjelaskan moment itu kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagai tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera
Sementara Bahlil dalam konferensi pers mengatakan mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel.
Di mana pencapaian ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$ 2,3 miliar, lalu begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat, menjadi US$ 30 miliar pada 2022.
"Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus, karena hilirisasi," jelas Bahlil. [Democrazy/Haluan]
