DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN bakal menggelar kumpul bareng di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta.
Acara tersebut diorganisasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia.
''Apakah kalian aktivis queer yang berbasis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara lain di Asia Tenggara? Mari bergabung bersama kami dalam ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) Juli ini,'' kata ASEAN SOGIE Caucus dalam pengumuman di Instagram, @aseansoegicaucus dikutip Senin (10/7/2023).
Pertemuan bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) merupakan tempat berkumpulnya para aktivis LGBTQ Asia Tenggara untuk saling terhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain.
Panitia acara ini tidak menyebutkan lokasi tepatnya acara ini. Namun, mereka telah memberikan informasi apa saja kegiatan yang dilakukan selama lima hari.
''AAW diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi para aktivis LGBT di kawasan ini untuk menemukan regionalisme alternatifnya sendiri,'' kata pengumuman Arus Pelangi dan Asean Sogie Caucus dalam unggahan bersama di Instagram.
Meski begitu, sampai saat ini, tidak jelas lokasi persisnya penyelenggaraan acara itu. Hanya disebut Jakarta sebagai tuan rumah perkumpulan aktivitas dan komunitas LGBT.
Dana Melimpah Rp107,8 Miliar untuk LGBT Indonesia & 3 Negara Asia
Ada kucuran dana melimpah sebesar USD8 juta atau sekitar Rp107,8 miliar untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) di Indonesia dan tiga negara Asia lainnya.
Dana melimpah itu berasal dari kemitraan regional antara UNDP, Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID.
Selain komunitas LGBTI Indonesia, komunitas serupa di China, Filipina dan Thailand juga mendapat dukungan dana dari proyek UNDP itu.
Proyek ini dimulai Desember 2014 hingga September 2017.
“Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) orang, dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” demikian keterangan tertulis yang dikutip Sindonews dari situs resmi UNDP, Jumat (12/2/2016).
Menurut keterangan UNDP, inisiatif ini merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan lembaga-lembaga nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif.
”Inisiatif mengakui bahwa populasi LGBTI tertentu, termasuk lesbian, gay, pria dan perempuan transgender dan dan orang interseks menghadapi beragam pengalaman pada identitas mereka yang berbeda gender, ekspresi, dan konteks sosial budaya,” lanjut keterangan UNDP.
UNDP merinci tujuan dari proyek tersebut. Di antaranya, mendukung hak-hak LGBTI melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga mengatasi stigma, diskriminasi dan mengakhiri praktik-praktik berbahaya termasuk pelanggaran HAM terhadap individu LGBTI melalui mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam dialog dengan stakeholder kunci (organisasi keagamaan, sektor swasta, aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan). [Democrazy/Rep]
