DEMOCRAZY.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah memiliki komitmen pemberantasan korupsi dengan tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.
Dia menegaskan komitmen itu terus dibawanya selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI di Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci utama keberhasilan pemimpin dalam melayani masyarakat.
"Ada karakteristik yang sama yang ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi, semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu," ujar Ganjar dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Hal ini dia ungkapkan dalam Rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023 diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rakernas Apeksi berlangsung dari 10-14 Juli 2023.
Lebih lanjut, Ganjar memaparkan rekapitulasi kualitas kinerja Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan fungsi pemerintahan, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan skor tinggi dan sangat tinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 70 persen.
Indikator itu ditunjukkan dari sejumlah peningkatan dan perbaikan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah, seperti perumahan rakyat, pariwisata, pertanahan, manajemen keuangan, perpustakaan, hingga perindustrian.
Berkat hal itu, Ganjar sukses membawa Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Secara Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, dengan skor 3,714 status kinerja tinggi.
Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama mengungguli Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di urutan kedua dengan skor 3,621 status kinerja tinggi, dan Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 status kinerja tinggi.
"Kalau kemudian kita makin yakin untuk kita bisa satu, pemerintahannya bersih dan bisa melayani maka apa yang menjadi problem masyarakat dan terjadi di semua tempat, mesti menjadi prioritas pertama," kata Ganjar.
Ganjar menyebut program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan juga harus terus dilanjutkan dan dituntaskan, khususnya yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang mesti dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertahap.
Hal itu untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan ditengah gejolak kegagalan pergantian kepemimpinan yang mengalami kegagalan dan terjadi di banyak negara.
"Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi," ujarnya,
Untuk itu, Ganjar bersikeras mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh melampaui negara-negara di dunia.
Ganjar pun memproyeksikan, Indonesia mampu berada di posisi empat besar negara ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang.
"Kita bicara pertumbuhan (ekonomi Indonesia), job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih baik," pungkasnya. [Democrazy/detik]