DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui masih sibuk bekerja menyelesaikan program-program Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, sehingga belum ada rencana pendekatan kepada partai politik manapun.
Menurutnya, meskipun tampuk kekuasaan berganti, keberlanjutan program harus tetap terjadi terutama di Kementerian BUMN.
Hal ini pun dilakukannya dengan mempertahankan sederet direksi perusahaan pelat merah yang diangkat mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Paling penting buat saya saya tidak mau menjadi bagian pemerintah ya yang hanya mengejar kekuasaan ya tidak ada hasilnya buat bangsa dan negara apalagi sampai akhirnya rakyatnya sengsara," tegasnya di sela menyaksikan proses seleksi tim U-17 di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Sabtu (22/7).
Erick menegaskan dirinya siap jika dipilih menjadi bagian dari pemerintahan setelah Pemilu 2024.
Namun jika tidak, dia juga siap kembali menjadi pengusaha swasta dengan tetap melanjutkan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027.
"Selalu saya bilang saya siap di dalam pemerintah, saya siap di luar pemerintah kembali ke swasta. Orang ngurus bola aja teken kontrak sampai 2027. Artinya (Ketum PSSI) sampai 2027, Menteri BUMN sampai tahun depan. Jadi ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan," tuturnya.
Tekadnya menyelesaikan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN juga dilakukan dengan tidak membahas masalah politik dalam pertemuan dengan para pimpinan pemerintah daerah, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kenapa saya bertemu dengan semua pihak Pak Anies juga saya ketemu tetapi sebatas waktu itu, apakah dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama konteksnya di pekerjaan, saya belum bicara soal individu, dan ke depan," sambungnya.
Menteri BUMN Harus Independen
Erick mengatakan, Menteri BUMN sejatinya harus independen atau tidak terikat dengan partai politik mana pun untuk meminimalisasi kasus korupsi. Hal tersebut telah dia sampaikan pula kepada Presiden Jokowi.
"Memang sebaiknya menteri BUMN itu independen, tetapi harus langsung dipercaya bapak Presiden. Karena Ini mengelola aset hampir Rp 9 ribu triliun dan 1/3 ekonomi Indonesia, kalau ini korup? Apalagi kita sekarang memberikan dividen terbesar sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun," jelas Erick.
Dia mengatakan, keberlanjutan program Kementerian BUMN harus terjadi berdasarkan roadmap atau peta jalan BUMN 2024-2034 yang telah diterbitkannya. Peta jalan ini juga mendapatkan respons positif dari Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
"Beliau selalu menanyakan, sekarang Pak Erick membangun sistem yang bagus, apa yang menjamin sistem ini tidak berubah oleh menteri berikutnya? Saya bilang ini roadmap. Ditanya lagi leadership seperti apa, saya bilang talenta kita sudah di mana-mana, bisa saja sebagian dari mereka menggantikan saya baik dari luar atau dari dalam," kata Erick. [Democrazy/kumparan]
