Eks Presidium GMNI: Rezim Jokowi Berwatak Culas dan Beringas!

DEMOCRAZY.ID - Rezim Joko Widodo (Jokowi) berwatak culas dan beringas dengan munculnya Omnibus Law Cipta Kerja, UU Kesehatan dan kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat kecil.

“Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesunguhnya berwatak culas dan beringas,” kata Eks Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi SuaraNasional, Ahad (23/7/2023).

Selain itu, Yusuf mengatakan, memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwasanya baik Jokowi maupun FX Rudi, merupakan pemimpin yang nyata- nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-keleng.

“Ini menjadi memalukan dan begitu memprihatinkan, mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan walikota Solo,” paparnya.

Menurut Yusuf, sekelas presiden dan mantan walikota juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat seperti mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistemik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya.

“Sungguh kader dan petugas partai yang ngga ada mutu dan kapasitas kepemimipinannya. Berebut pengakuan yang ngga penting sama sekali buat rakyat,” jelas Yusuf.

Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya, semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokrastis tentunya.

Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil Esemka, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri dll.

“Jelas tanpa sadar, keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya ribut soal pritilan dan remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan urusan mempejuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tanggungjawab sekaligus amanah terutama buatJokowi,” pungkasnya. [Democrazy/SuaraNasional]