'Di Balik Manuver Luhut dan Bahlil Incar Golkar'

'Di Balik Manuver Luhut dan Bahlil Incar Golkar'

Waktu sudah menjelang magrib ketika anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyambangi Airlangga Hartarto di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/6). Ada hal penting yang hendak Ridwan sampaikan kepada juniornya di Golkar itu.

Ridwan, yang merupakan orang dekat Airlangga, meminta agar Ketua Umum Partai Golkar itu segera menentukan sikap terkait Pilpres 2024, salah satunya mendeklarasikan diri sebagai calon presiden sesuai keputusan Musyawarah Nasional X Golkar tahun 2019.

“Segera deklarasi paling tidak 10 Zulhijah (28 Juni), paling cepat 1 Muharam (18–19 Juli 2023),” kata Ridwan, mendesak Airlangga.

Ridwan yang sudah 26 tahun berkiprah di Golkar itu bahkan menyorongkan diri sebagai “panglima perang” Airlangga pada Pilpres 2024. Namun Airlangga berkukuh tak mau terburu-buru.

“Tunggu, tunggu. Kita tunggu momen,” jawab Airlangga seperti ditirukan Ridwan.

Respons itu pun dipertanyakan Ridwan: apalagi sih yang ditunggu?

Pendaftaran calon presiden tinggal 3 bulan lagi, Oktober 2023, dan 3 koalisi di luar Golkar telah terbentuk serta menentukan capresnya: Gerindra-PKB mengusung Prabowo Subianto, PDIP-PPP usung Ganjar Pranowo, NasDem-Demokrat-PKS usung Anies Baswedan.

Memasuki Juli, momentum yang ditunggu Airlangga tampaknya belum juga datang. Pekan kedua bulan itu, 9 Juli, Dewan Pakar Partai Golkar menggelar Rapat Pleno VIII di kediaman ketua mereka, Agung Laksono, untuk mengevaluasi arah pencapresan Golkar.

Rapat yang dihadiri 20 anggota Dewan Pakar Golkar itu berlangsung sekitar 3 jam, dan menghasilkan 3 rekomendasi: 1) Bentuk poros baru koalisi pencapresan; 2) Deklarasi Airlangga sebagai capres sebelum Agustus; 3) Buat program “Airlangga Menyapa Rakyat” demi kemenangan Pemilu 2024.

Namun, rapat tersebut justru memunculkan rumor tentang rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar yang mengarah ke pergantian kepemimpinan di tubuh partai beringin itu.

Meski isu Munaslub ditampik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sehari sesudah Rapat Dewan Pakar, Ridwan bicara soal kemungkinan Airlangga tak maju capres.

“Kalau enggak melaksanakan [pencapresan], maka harus mengubah keputusan Munas, karena keputusan Munas itu capres Airlangga. [Kalau tidak jadi] maka harus diputuskan di forum yang sama,” kata Ridwan.

Munas Golkar yang dihelat lima tahunan mestinya berlangsung Desember 2024. Namun, jika partai menghadapi situasi genting atau DPP melanggar AD/ART serta tidak bisa melaksanakan amanat Munas, maka partai bisa menyelenggarakan Munaslub atas permintaan 2/3 DPD tingkat 1.

Kepada kumparan, Ridwan menegaskan bahwa Munaslub bila digelar sejatinya untuk mengganti keputusan pencapresan Airlangga, bukan mendongkelnya dari jabatan ketua umum.

Meski demikian, rencana “mengkudeta” Airlangga sebetulnya sudah menyeruak lebih dari setahun terakhir.

Golkar Mandek di Tangan Airlangga

Tahun lalu, Maret 2022, tokoh-tokoh eksponen Ormas Trikarya Golkar—yang membawahi SOKSI, Kosgoro 1957, dan MKGR—bahkan menghendaki Munaslub digelar Juli 2022. Mereka, menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrence Siburian, rutin berkumpul untuk mengevaluasi kondisi terkini Golkar.

Pertemuan biasanya berlangsung sebulan sekali, dan kerap melibatkan banyak pihak mulai dari pengurus DPP, anggota Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasihat Golkar, serta tokoh-tokoh senior Golkar yang pernah menjabat sebagai menteri dan Jaksa Agung, atau berprofesi sebagai pengusaha kakap.

Pada pertemuan Maret 2022 itu diputuskan untuk memberi waktu setahun bagi Airlangga, terhitung Juli 2022, guna membenahi kondisi Golkar. Ada dua hal utama yang disoal para tokoh eksponen Golkar.

Pertama, soal kepemimpinan stagnan Airlangga yang menyebabkan elektabilitas partai anjlok dari 14,75% pada Pemilu 2019 menjadi hanya 6% berdasarkan survei LSI awal Juli 2023, serta elektabilitas Airlangga sendiri yang tak bisa naik lebih dari 1% sejak tahun lalu. Pokoknya, benar-benar mandek.

Kedua, soal manajemen partai. Airlangga dinilai kurang turun ke masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah pengurus DPD maupun DPP yang rangkap jabatan di lembaga legislatif, baik sebagai anggota DPRD maupun DPR RI.

“Itu kan enggak boleh. DPR tiap hari rapat, sementara dia harus ngurus DPP Golkar dan DPD Golkar Tingkat 1 (provinsi). Enggak ada lagi waktunya. Mungkin waktu tidur saja sudah enggak cukup,” kata Lawrence kepada kumparan di Jakarta Pusat.

Keresahan juga sudah dirasakan Ridwan Hisjam yang melihat tiadanya gebrakan Golkar sejak Airlangga dilantik menjadi Ketua Umum Golkar pada Januari 2020 sampai pandemi COVID-19 reda pada 2022. Selama periode ini, elektabilitas Golkar turun di berbagai survei, sementara Airlangga tak memberikan arahan spesifik kepada Fraksi Golkar di DPR.

Padahal, menurut Ridwan, sebelum kepemimpinan Airlangga, DPP lazimnya memberikan arahan kepada Fraksi Golkar di DPR sebelum reses. Arahan ini penting karena selama reses anggota DPR turun ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menemui konstituen mereka guna menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Setelahnya, sekembali dari reses, aspirasi masyarakat tersebut dilaporkan ke Fraksi Golkar di DPR, dan bila perlu bisa menjadi landasan bagi penyusunan atau pembaruan kebijakan partai.

Tapi, menurut Ridwan yang juga anggota Komisi VII DPR, “Rapat Fraksi selama Airlangga terpilih jadi ketum baru sekali, Maret 2020. Ada juga orang dipanggil ke Fraksi, bukan rapat Fraksi.”

Awal 2022, di sebuah resto di Solo, Ridwan melaporkan keresahan itu kepada Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Selanjutnya, April 2022, ia juga melaporkan hal tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.

Namun, tak ada komentar soal laporan itu. Itu sebabnya pada 29 Juli 2022, Ridwan—yang eks Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957—berkumpul dengan rekan-rekannya dari “padepokan” Kosgoro 1957 dan “padepokan” Airlangga.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 20 orang di Jemursari, Surabaya, itu mendiskusikan soal keresahan di internal Golkar, dan menghasilkan keputusan untuk tetap mendukung Airlangga sebagai capres sesuai keputusan Munas Golkar.

“Tapi kami minta syaratnya dia harus mundur dari kabinet supaya fokus memenangkan dan menaikkan elektabilitas Golkar,” kata Ridwan.

Syarat yang diberikan Ridwan tersebut membuatnya dipanggil oleh Dewan Etik Golkar. Ia juga ditegur Airlangga dan diminta tidak bicara soal maju-mundur jabatan menteri.

“Sudah, fokus saja kerja untuk rakyat,” kata Airlangga.

Mengadu Sana Sini sampai ke Luhut Pandjaitan

Selain Ridwan, Lawrence dan perwakilan eksponen Tri Karya pada rentang waktu Desember 2022 hingga April 2023 juga berkeliling ke kediaman para mantan ketua umum Golkar—Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono—untuk menyampaikan keresahan mereka terkait kondisi Golkar.

“Mereka umumnya diam mendengar, enggak kasih komentar. Yang penting disampaikan ke lembaga (DPP),” kata Lawrence.

Ia dan timnya bahkan mendatangi Ketua Dewan Penasihat Golkar cum Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kunjungan tim Lawrence ke Luhut pada Maret–April 2023 itu disambut dengan jamuan buka puasa.

Kala itu, Lawrence membawa hasil kajian timnya selama setahun ke belakang. Kajian itu berujung pada penilaian bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga dalam keadaan darurat.

Kajian tersebut juga menyertakan nama-nama kader Golkar yang dianggap bisa menyelamatkan Golkar dengan menjadi Ketua Umum Golkar. Di antara nama-nama itu ialah Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Bambang Soesatyo (Ketua MPR), Ridwan Hisjam (anggota DPR), Zainudin Amali (eks Menpora, Wakil Ketua Umum PSSI), dan Indra Bambang Utoyo (Ketua DPP Golkar).

Nama-nama itu disusun dalam matriks berdasarkan pengalaman organisasi dan kelebihan-kekurangan mereka masing-masing. Hasilnya: Luhut dianggap paling layak menjadi Ketua Umum Golkar pada situasi darurat. Alasannya: ia punya kapasitas memimpin dan diterima semua pihak di internal Golkar.

Berdasarkan skenario tim eksponen Tri Karya, nama Luhut bakal disorongkan menjadi Ketua Umum Golkar pada Munaslub yang didorong berlangsung paling lambat pada awal Agustus 2023.

Setelah Golkar aman di tangan Luhut, barulah calon-calon ketua umum lain yang potensial dipersilakan untuk berkompetisi pada Munas Golkar berikutnya yang dijadwalkan dihelat pada Desember 2024, setelah pemilu usai.

“Waktu kami kemukakan itu, dia (Luhut) bilang, ‘Kerjaan saya sudah banyak. Saya sibuk, enggak ada waktu lagi. Apa pula kalian suruh-suruh saya,’” kata Lawrence menirukan ucapan Luhut.

Namun, Lawrence dan timnya meminta Luhut mempertimbangkan permintaan tersebut. Sampai akhir pertemuan, Luhut tidak menjawab “ya” atau “tidak”.

Bukan cuma Lawrence dan perwakilan Tri Karya yang menemui Luhut, tapi juga Ridwan Hisjam dan sejumlah kader senior Golkar di luar kepengurusan DPP. Mereka menyambangi Luhut setelah Lebaran, Mei 2023.

Meski menyampaikan unek-unek terkait Airlangga yang nihil gebrakan, Ridwan tak mendesak Airlangga diganti.

“Dia (Luhut) bilang, ‘Nanti saya panggil Airlangga, saya kasih tahu.’ Dia juga bilang Airlangga sudah beberapa kali dikasih tahu supaya konsentrasi, tapi dia enggak pernah turun ke DPD-DPD,” terang Ridwan.

Sumber di internal Golkar menyebut bahwa Luhut sesungguhnya sudah sejak lama mempertanyakan arah Golkar di bawah Airlangga. Namun, menurut Airlangga, Luhut tidak pernah menanyakan hal seperti itu kepadanya. Padahal, imbuhnya, jika ditanya, jawabannya sudah jelas: ia ingin membawa Golkar menang pemilu.

Tanggal 20 Juli 2023, Luhut bicara soal kesiapannya menjadi Ketua Umum Golkar. Dua hari kemudian, 22 Juli, giliran Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya memimpin Golkar.

“Secara AD/ART saya sangat memenuhi syarat [sebagai Ketua Umum Golkar]. Saya ikut diklat dan segala macam,” kata Bahlil yang pernah menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Golkar Papua, namun tak lagi berada di struktur kepengurusan Golkar sejak 2013 setelah menjadi Ketua Umum HIPMI.

Kini Bahlil berniat comeback ke struktur Golkar dan langsung menyasar posisi puncak karena, menurutnya, ia merasa terpanggil melihat situasi sulit partainya.

“Sebagai kader Golkar, ketika melihat partai dalam kondisi membutuhkan uluran tangan, saya merasa bertanggung jawab,” ujar Bahlil, Sabtu (22/7).

Tangan Lain di Belakang Layar

Beberapa sumber di internal Golkar menyebut bahwa Luhut sempat didatangi dua tokoh senior Golkar sebelum Idul Adha Juni 2023. Kedua tokoh ini menanyakan kebenaran kabar adanya perintah untuk mengambil alih Golkar melalui Luhut.

Luhut, menurut mereka, lalu menelepon seseorang dari pihak Istana untuk menanyakan hal itu. Pihak tersebut lantas menyebut nama Presiden Jokowi.

Sementara itu, tiga sumber lain di internal Golkar menyatakan bahwa pengambilalihan Golkar melalui Luhut bakal diarahkan untuk mendukung pencapresan Prabowo-Gibran atau Prabowo-Erick.

Menurut mereka, Jokowi—yang berkepentingan menjaga legacy-nya—memerlukan Golkar sebagai kendaraan politik agar tekanan PDIP kepadanya tak terlalu keras. Selain itu, menurut sumber lain, Jokowi sudah tidak sreg dengan Airlangga.

“Saya mendukung Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) karena dia superhebat untuk keadaan darurat. Dia punya pengalaman dan keunggulan, bisa menyelesaikan masalah Golkar.” - Ridwan Hisjam, Dewan Pakar Golkar

Saat isu Munaslub memanas dan terjadi kerusuhan di acara diskusi Golkar, Rabu sore (26/7), Airlangga bertemu Jokowi di Istana Merdeka. Ia di Istana selama 3,5 jam mengikuti dua rapat, disusul pertemuan empat mata dengan Jokowi.

Dalam pertemuan empat mata itu, Airlangga mengatakan membahas soal politik, di antaranya berkoordinasi soal rencana pertemuan dengan Puan Maharani keesokannya. Ia dan Jokowi juga membicarakan isu di Partai Golkar.

“Kalau Golkar ya pasti keserempetlah sedikit-sedikit [dibicarakan],” ujar Airlangga.

Bahlil menyebut pertemuan Airlangga-Jokowi sekadar mengobrol biasa yang hanya berlangsung tiga menit. Sementara Jokowi membantah membahas Golkar dalam pertemuan itu. Jokowi juga menampik cawe-cawe di kisruh Golkar.

Sehari setelah bertemu Airlangga dan sebelum ia berangkat kunker ke China bersama Luhut dan Bahlil, Kamis (27/7), Jokowi menegaskan apa yang terjadi di Golkar tidak terkait dirinya.

Itu urusan internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet, punya keinginan [atas Golkar], itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita.

Airlangga Bertahan dengan Kesepakatan

Pada hari yang sama, 27 Juli, Airlangga menegaskan kepada kumparan dalam program Info A1: Airlangga Hentikan Upaya 'Kudeta' di Golkar bahwa pergantian Ketua Umum Golkar lewat Munaslub tak bakal terjadi di bawah kepemimpinannya.

Tiga hari kemudian, Minggu malam (30/7), seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia yang berjumlah 38 menggelar pertemuan dengan Airlangga di Bali. Mereka meneguhkan soliditas terhadap kepemimpinan Airlangga sekaligus mengkonsolidasikan mesin partai menuju Pemilu 2024.

“Kami menyatakan 100% menolak Munaslub. Kami komit satu komando di bawah pimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini sampai akhir periode nanti di tahun 2024.”

- Plt Ketua DPD Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Sumber kumparan menyebut Airlangga telah membuat kesepakatan dengan Luhut. Menurutnya, semula muncul opsi Airlangga dan Luhut bertukar jabatan: Airlangga sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar, dan Luhut sebagai Ketua Umum Golkar.

Nantinya, sebagai Ketua Umum Golkar, Luhut akan memastikan Golkar mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun Airlangga menolak bertukar posisi dengan Luhut karena tidak sesuai mekanisme partai.

Oleh sebab itu, menurut sumber tersebut, disepakati bahwa Airlangga tetap Ketua Umum Golkar, dengan arah partai mendukung pencalonan Prabowo. Bila Airlangga masih saja goyah dengan arah partai di Pilpres 2024, maka Munaslub bukan tak mungkin jadi kenyataan.

kumparan yang menghubungi Jubir Luhut, Jodi Mahardi, untuk menanyakan lebih lanjut soal ini, belum mendapat respons.

"Untuk urusan Golkar, Presiden enggak cawe-cawe." - Bahlil Lahadalia

Sejumlah sumber di internal Golkar menyebut awalnya ada dua skenario penggulingan Airlangga. Pertama, Airlangga didesak mundur dalam rapat pleno. Setelahnya, digelar Rapat Pimpinan Nasional dengan peserta DPD I dan DPP Golkar, serta ormas pendiri Golkar. Usai Rapimnas, esoknya palu Munaslub diketok.

Kedua, Airlangga dipaksa di-Munaslub-kan. Pada skenario ini, ia didesak lewat permintaan Munaslub langsung dari DPD I Golkar. Menurut sumber, ada 22 dari 38 DPD I Golkar yang sempat mendukung ide tersebut.

Menurut Lawrence, DPD yang tetap mendukung Airlangga sesungguhnya bersikap dua kaki dan bisa berbalik arah sewaktu-waktu.

“Karena takut di-recall (ditarik dari jabatan politik) atau namanya dicoret sebagai caleg,” ujar dia.

Di luar dua skenario itu, lanjut Lawrence, Airlangga bisa digulingkan jika ia ditetapkan sebagai tersangka. Airlangga kini tengah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan yang berada di bawah koordinasi kementeriannya.

“Begitu dia tersangka, kita pakai aturan organisasi, AD/ART, dia harus diberhentikan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, konyol menggelar Munaslub bila tak ada kejadian mendesak seperti Ketua Umum menjadi tersangka kasus hukum.

Ia juga berpendapat rumor soal Munaslub justru diembuskan para pihak yang tidak punya suara dalam Munaslub, sebab DPD I Golkar tidak ada yang bersuara lantang ingin mencopot Airlangga.

Menurutnya, elektabilitas bukan alasan kuat untuk mendongkel Airlangga.

“Ini seolah-olah sebentar lagi [Airlangga] ditangkaplah, jadi tersangkalah, segala macam. Ini kan konyol,” tutup Mekeng.

Sumber: KUMPARAN