DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan berulang kali menyinggung soal pihak yang mau membuat perubahan.
Hal tersebut menyulut pendukung Anies Baswedan membuat balasan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut tak setuju dengan gagasan perubahan tak hanya sekali. Kali ini secara tegas Luhut menyatakan dirinya tak setuju dengan perubahan-perubahan yang diungkapkan tersebut.
"Jadi saya tidak setuju atau tidak setuju ketika orang mengatakan membuat perubahan, Anda tahu? Apa yang terjadi perubahan," kata Luhut yang hadir secara daring dalam acara CNBC Nickel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Menurut Luhut harusnya pemimpin berikutnya tak banyak melakukan perubahan dan melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pemerintah saat ini. Setidaknya, ada enam program yang harus diteruskan pemerintahan berikutnya.
"Tapi yang ini proyek ini, keenam item yang saya paparkan. Itu lah program pemerintah. Siapa yang akan menjadi pemerintahan berikutnya? Mereka harus melakukan program ini," ungkap Luhut.
Balasan Jubir Anies
Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, menyatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan.
"Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah," kata Surya Tjandra dalam keterangannya, Rabu (26/7).
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu mencontohkan soal program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies adalah kepala daerah yang terdepan, karena hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasis digital.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wamen ATR/ BPN, teroboson penting yang dilakukan Anies adalah program JakartaSatu, yang menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI dengan data persil kantor wilayah ATR/BPN.
"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain," terangnya.
Selain pertanahan, lanjut Surya, sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan.
Menurutnya, Jakarta adalah satu-satunya kota di negeri ini yang menggabungkan keduanya melalui misalnya berbagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Gagasan awal RPTRA menurut Surya, muncul saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, tetapi Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI.
Mekanismenya, sambungnya, saat kondisi baik RPTRA berfungsi sebagai ruang publik, tetapi saat buruk ketika musim hujan dan air melimpah, RPRTA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara.
"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," ujar dosen fakultas hukum Universitas Trisakti ini.
Sementara terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang 'super-tinggi' saat ini.
Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah, karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu dikuatkan.
"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," cetusnya.
Surya menegaskan bahwa Anies Baswedan berpikiran yang sama dengan Luhut, bahwa semua hal yang baik dikerjakan pemerintahannya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
Karena itu, Surya mengatakan bahwa sepatutnya tidak perlu ada lagi 'super-minister' yang harus melakukan semuanya.
"Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar," pungkas Surya.
Demokrat Ingatkan Luhut
Kepala BPOKK Demokrat Herman Khaeron menganggap Luhut tidak memahami narasi perubahan yang diusung Koalisi Perubahan yang mencapreskan Anies Baswedan.
"Iya, jadi gini, semestinya Pak Luhut ya coba dululah pahami apa yang menjadi format perubahan kami, sehingga perubahan itu juga bukan berarti mengubah secara totalitas apa yang dilakukan Presiden Jokowi, nggak juga," kata Khaeron kepada wartawan.
Khaeron mengatakan program-program pemerintahan Presiden Jokowi akan tetap dijalankan. Begitu pula dengan Proyek Strategis Nasional akan dirampungkan apabila Anies terpilih menjadi presiden selanjutnya.
"Yang baik-baik di Presiden Jokowi kita angkut juga diteruskan. Pembangunan dan Proyek Strategis Nasional yang belum selesai ya kita selesaikan," katanya.
Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan format perubahan hendak dilakukan pihaknya lantaran banyak kemunduran semasa pemerintahan saat ini. Menurutnya, perlu dilakukan perubahan strategi dan cara pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
"Kenapa harus melakukan perubahan karena memang banyak kemunduran-kemunduran saat ini. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat, coba cek di daerah-daerah bagaimana angkatan kerja sulit mendapatkan pekerjaan," katanya.
"Kalau melihat situasi ini, dari sisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tentu harus ada perubahan strategi dan cara pemerintah bagaimana mensejahterakan rakyat. Dan strategi ini pernah dilakukan era Presiden SBY dan tentu bisa diakselerasi jika kemudian Koalisi Perubahan bisa menang di Pemilu 2024," lanjut dia. [Democrazy/detik]
