DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahlil berpesan siapa pun pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melanjutkan proyek IKN. Menurutnya, IKN bukan lagi menjadi program Jokowi melainkan sudah menjadi undang-undang. Oleh karena itu, siapa pun presidennya harus menjalankan amanat undang-undang. "Karena siapa pun presiden Indonesia itu sumpahnya itu menjalankan UU. IKN itu bukan hanya program bapak Jokowi, itu program negara, karena sudah dalam UU. Maka siapa pun yang menjadi presiden, harus menjalankan perintah undang-undang. Kecuali UU-nya dicabut," katanya di kantornya di Jakarta, Jumat (21/7/2023). Ia menyebut saat ini tidak ada bakal calon presiden yang tidak setuju dengan proyek IKN. Malah, Bahlil mempertanyakan siapa sosok yang tidak setuju dengan IKN. "Setahu saya sih nggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN," ujarnya. Dal...
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahlil berpesan siapa pun pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melanjutkan proyek IKN. Menurutnya, IKN bukan lagi menjadi program Jokowi melainkan sudah menjadi undang-undang. Oleh karena itu, siapa pun presidennya harus menjalankan amanat undang-undang. "Karena siapa pun presiden Indonesia itu sumpahnya itu menjalankan UU. IKN itu bukan hanya program bapak Jokowi, itu program negara, karena sudah dalam UU. Maka siapa pun yang menjadi presiden, harus menjalankan perintah undang-undang. Kecuali UU-nya dicabut," katanya di kantornya di Jakarta, Jumat (21/7/2023). Ia menyebut saat ini tidak ada bakal calon presiden yang tidak setuju dengan proyek IKN. Malah, Bahlil mempertanyakan siapa sosok yang tidak setuju dengan IKN. "Setahu saya sih nggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN," ujarnya. Dal...