DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal dugaan bocornya ekspor mineral mentah khususnya bijih nikel ke China sejak tahun 2021 hingga 2022.
Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Muhammad Wafid mengatakan pihaknya mencurigai bahwa kasus dugaan ekspor bijih nikel ke China hanyalah kesalahan pencatatan HS Code yang mana bisa diartikan berbeda antara arti kode yang dicatatkan di Indonesia dengan yang diartikan di China.
"Sebenarnya sudah confirm itu, beda (Kode HS), baned semua ekspor. Nikel nggak ada celah itu, cuma ya itu kalau ada berarti ini beda persepsi lah ini saya bilang," ungkap Wafid saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Selasa (18/7/2023).
Dia mengatakan bahwa bisa saja terjadi kesalahan kode HS yang mana bisa mengartikan Indonesia mengekspor komoditas yang berbeda dari aslinya. "Bisa salah kode HS, bisa dari komoditas yang berbeda kan," tambah Wafid.
Selain itu, Wafid mengatakan bahwa pihaknya sudah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perihal dugaan bocornya ekspor nikel yang sebenarnya sudah dilarang sejak 2020 lalu.
"Belum ada report dari KBRI sana juga belum ada. Kemarin saya umumkan saya hubungi KBRI sana untuk diskusi kira-kira disana itu seperti apa perbedaannya dengan kita apa, itu dulu kan belum ada update," katanya.
Terkait pengawasan pihak Ditjen Minerba sendiri, Wafid mengatakan bahwa pihaknya sudah melarang semua ekspor bijih nikel. Dia pun mengklaim bahwa tidak ada celah untuk bijih nikel bisa diekspor.
Wafid juga mengklaim bahwa pihaknya sudah mengevaluasi dari internal Ditjen Minerba bahwa tidak ada sama sekali kebocoran ekspor nikel mentah ke luar negeri, bahkan permintaan untuk ekspor bijih nikel dari Indonesia juga diklaim tidak ada.
"(Kemungkinan kecolongan ekspor) kecil lah, kami juga semua sudah lihat evaluasi lah di internal, benar nggak, ada yang lepas nggak, nggak ada. Permintaan ya tetap gak ada, adapun permintaan gak diinikan," pungkasnya.
Dengan begitu dia menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan main-main perihal pelarangan ekspor bijih nikel dari Indonesia.
"Yakin itu (tidak ada ekspor), kita nggak akan main-main mengenai ekspor lah," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mempertanyakan kebenaran terkait adanya penyelundupan bijih nikel yang kabarnya mencapai hingga 5 juta ton tersebut.
"Lima juta? Masa segede itu sih. Makanya lagi diinikan (diselidiki)," ujar Arifin ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (7/7/2023).
Arifin menilai dugaan kebocoran ekspor bijih nikel kemungkinan bisa saja terjadi akibat adanya perbedaan pencatatan antara pihak Indonesia dan China.
"Itu juga mungkin, tapi kita lihat kan belum habis tunggu saya juga komunikasi dengan bea cukai," katanya.
Adapun, Seketaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey klaim bahwa pihaknya juga telah menindaklanjuti kegiatan ekspor ilegal bijih nikel dengan melakukan konfirmasi kepada custom China yang mana didapatkan informasi bahwa kode barang yang diekspor adalah HS Code 2604.
Lebih lanjut, Meidy menjelaskan bahwa HS Code 2604 merupakan kode untuk barang yang dihasilkan dari pabrik yang mana bukan lagi dihasilkan melalui tambang.
"Kita cek di custom di China HS Code yang dipakai apa sih, yang tadi 2604. Nah yang bisa mengeluarkan barang HS Code 2604 kan pabrik ya, bukan tambang. Nah sekarang yang harus kita waspadai adalah pabrik yang punya akses untuk international port yang bisa mengekspor olahan nikel," jelas Meidy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (27/6/2023).
Namun yang pasti, Meidy menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi data kuantitas ekspor yang lebih detail.
"Kita hanya dapat dari China, nilainnya berapa, kuantitas berapa, bahkan per bulan ekspor berapa sampai di custom China sana," tandasnya. [Democrazy/CNBC]
