3 Gagasan Keadilan dari Anies untuk Generasi Masa Depan

DEMOCRAZY.ID - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bicara dalam mewujudkan Indonesia maju dan adil di masa depan perlu merancang kualitas manusianya dengan fokus terhadap generasi masa depan. Anies lantas memiliki tiga gagasan untuk generasi masa depan tersebut. Apa saja?

Gagasan pertama yakni pemenuhan gizi. Anies menekankan setiap anak di seluruh penjuru Indonesia berhak mendapatkan gizi yang layak. Dia lantas bicara pentingnya peran negara untuk mewujudkan gagasan ini.

"Maka, pendekatannya tak bisa sekadar programatik, ini kerja kolektif seluruh elemen negara. Peran negara bukan sekadar menjadi administrator melainkan mengorkestrasi kolaborasi dengan semua elemen. Negara perlu rendah hati merangkul semua pemangku kepentingan khususnya para perempuan demi memenuhi hak pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak," kata Anies seperti dikutip dari kolom berjudul "Memuliakan Perempuan dan Generasi Masa Depan", yang tayang di detikcom, Jumat (21/7/2023).

Anies lantas membeberkan upaya yang telah dilakukan selama dirinya memimpin DKI Jakarta yakni melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ). Program tersebut bukan hanya sebatas bantuan sosial, tapi wujud kolaborasi memenuhi kebutuhan gizi anak.

"Bersyukur upaya meningkatkan gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Sekolah (PMTAS) yang kami lakukan berhasil menjangkau 200 ribu pelajar, khususnya di perkampungan pra-sejahtera. Pemberian makanan tambahan mempertimbangkan asupan gizi yang sesuai untuk anak. Misalnya, kami tak ingin anak-anak mendapat asupan gula berlebih," ujarnya.

"Negara ini menghadapi dua titik ekstrem kesehatan anak-anak. Di satu sisi angka stunting tinggi, di sisi lain obesitas menjadi momok bagi anak negeri ini. Kondisi itu jadi cermin buram belum tergelarnya keadilan gizi pada anak. Maka, tugas negara adalah memastikan setiap anak berhak dan mudah mendapatkan akses gizi yang seimbang," lanjut Anies.

Gagasan kedua Anies yakni pendidikan untuk semua. Dia menilai pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan kualitas manusia di Indonesia.

"Kerap kali kita menganggap 'luar biasa' ketika seorang anak dari sudut negeri ini mencapai pendidikan tinggi. Kita perlu mengubah hal yang 'luar biasa' itu menjadi 'lumrah'. Mewujudkan kenormalan baru bahwa di mana pun lahirnya, dari mana pun asalnya, anak itu layak dan normal mendapatkan pendidikan tertinggi," ujarnya.

Anies mengatakan setiap anak tidak hanya berhak mendapat kesempatan belajar 12 tahun. Menurutnya, negara perlu hadir sejak anak usia emas melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Anies ingin memasifkan PAUD inpres di tiap sudut negeri.

"PAUD Inpres adalah komitmen kami pada jutaan keluarga bahwa Republik ini setia menemani perjuangan seorang ibu mendidik buah hatinya sejak usia dini," ujarnya.

Anies lantas membeberkan capaiannya dalam mewujudkan pendidikan dini di Jakarta. Pihaknya memberikan bantuan sosial pendidikan mulai dari PAUD gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa (KJM).

"Saat memimpin ibukota, kami mewujudkan komitmen menyediakan pendidikan sejak usia dini sampai pendidikan tinggi. Mulai dari menghadirkan 167 PAUD negeri gratis, 900 ribu lebih penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, bantuan pendidikan masuk sekolah swasta, sampai lebih dari 14.000 penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Semua itu adalah upaya menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak memperoleh pendidikan terbaik. Kami ingin negara hadir membuka kesempatan pada mereka yang lahir dalam 'kesempitan'," ujarnya.

Gagasan ketiga yaitu keadilan perlindungan untuk anak. Anies menilai rasa aman merupakan hak dasar dan utama untuk semua anak. Anies menyayangkan lingkungan dan institusi pendidikan di Indonesia saat ini belum jadi ruang aman bagi anak.

"Mimpi Ki Hadjar Dewantara menjadikan sekolah layaknya taman bermain yang membahagiakan anak-anak ternodai dengan banyaknya kasus kekerasan dan perundungan di sekolah. Sejak lama perlindungan pada anak menjadi prioritas kami. Komitmen itu kami tuangkan saat mengemban amanah mengelola pendidikan melalui Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah," ujarnya.

Anies mengatakan peran negara tak hanya melindungi anak secara fisik, tak kalah penting adalah kesehatan mental anak. Setiap anak di negeri ini menurutnya, layak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan mental yang mudah.

"Bersyukur, selama di Jakarta, kami menyediakan puluhan psikolog gratis di Puskesmas. Ini adalah komitmen kami bahwa negara harus bisa memenuhi hak anak mendapatkan rasa aman, termasuk hak anak difabel yang perlu mendapat perlakuan adil," ujarnya. [Democrazy/detik]