DEMOCRAZY.ID - Presiden RI, Joko Widodo menduga Indonesia akan kembali digugat atas kebijakan penyetopan ekspor mineral mentah khususnya bauksit.
Yang mana, pada 11 Juni 2023 ini, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan larangan ekspor bauksit tersebut.
Lebih spesifik, Presiden Jokowi menduga bahwa Negeri Tirai Bambu alias China yang akan menggugat Indonesia. Maklum, China adalah negara penikmat terbesar bauksit dari Indonesia.
"Ini bauksit nanti digugat lagi, bauksit setop (ekspor). Gugat lagi. Saya nggak tahu yang gugat dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita memang banyak ke sana," ujar Presiden Jokowi dalam acara yang digelar relawan Bara JP di Hotel Salak, Kota Bogor, Minggu (18/6/2023).
Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, sehingga keputusan-keputusan yang diambil harus memiliki sikap yang berani, termasuk berani melawan gugatan-gugatan.
"Digugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede. Negara besar jangan digugat nyalinya langsung ciut, ngelindur. Nggak," tegas Presiden Jokowi.
Belajar dari kasus penyetopan ekspor nikel yang sudah diberlakukan sejan tahun 2020 lalu.
Jokowi mengatakan bahwa kebijakan penyetopan ekspor nikel akhirnya digugat oleh Uni Eropa pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Indonesia harus menelan kenyataan pahit karena kekalahan pada gugatan tersebut di tahun 2022.
"Tapi nyetop-nyetop itu juga perlu nyali. Kita baru nyetop nikel saja sudah digugat sama Uni Eropa. Kalah lagi kita. Tahun kemarin kita kalah," papar Jokowi.
Namun Indonesia tidak tinggal diam, lanjut Jokowi, Indonesia tidak begitu saja menerima kekalahan dalam gugatan WTO atas penyetopan ekspor nikel.
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan terus mengajukan banding atas gugatan tersebut.
"Ya kalah nggak apa-apa, kan ada upaya naik nggak? Bisa, banding, banding, banding!," tandasnya.
Sehingga, Jokowi kembali menegaskan bahwa jika memang nantinya komoditas bauksit akan digugat seperti yang terjadi pada kasus yang sudah-sudah, maka Indonesia akan menghadapi gugatan tersebut.
"Tapi ya kita hadapi. Jangan sampai digugat, kalah, langsung mundur, ya nggak jadi industri kita," tutupnya. [Democrazy/CNBC]